Jakarta: Partai NasDem tidak sepakat dengan ucapan sejumlah pihak yang menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo antikritik. Sebab, banyak kritik yang disampaikan ke pemerintah diterima oleh Jokowi, bahkan dilakukan pertemuan untuk didiskusikan.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, pemerintahan Jokowi sangat terbuka pada setiap kritikan dari tokoh bangsa atau masyarakat. Menurutnya, yang perlu dipermasalahkan adalah kritikan yang tidak berdasar.
"Pak Jokowi sangat humble dan sangat terbuka atas kritik. Apakah sikap pemerintah terhadap kritik yang jadi persoalan atau kritik yang tidak berdasar yang jadi soalnya. Saya kira yang jadi soal adalah kritik yang tanpa dasar dan bahkan menabur fitnah," kata Plate, Jumat, 23 Maret 2018.
Plate menuturkan, saat ini yang patut dipermasalahkan adalah komentar Mantan Ketua MPR Amien Rais. Sebab, kata dia, tudingan Amien sangat tidak berdasar. "Justru yang perlu dikomentari pernyataan Pak Amien yang tanpa dasar," katanya
Menurutnya, kritik yang disampaikan harus melalui dasar yang jelas dan tidak menebar fitnah. "Kritik boleh, namun harus didukung dengan data dan dasar yang benar. Demi kebaikan bangsa maka sebaiknya pengkritik jangan yang asal bunyi dan sebar fitnah," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Solidaritas Indonesia Danik Eka Rahmaningtiyas menyebut tudingan Amien kepada Presiden terkait sertifikat tanah tidak mendasar. "Saya menilai bahwa sebagai politikus senior dan tokoh bangsa, tudingan Pak Amien Rais tidak berdasar, bahkan cenderung asbun (asal bunyi)," kata Eka.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/wkBn3z4k" allowfullscreen></iframe>
Menurut Danik, program pembagian sertifikat tanah tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi rakyat kecil atas kepemilikan lahan. Namun juga memberikan nilai tambah ekonomi sebagai jaminan untuk mendapat akses modal dari perbankan.
Baca: Amien Rais Diminta Ralat Ucapannya Terkait Program Sertifikasi Tanah
"Program ini sangat progresif, selain memberikan perlindungan hukum bagi rakyat kecil atas lahan miliknya, juga memberikan nilai tambah ekonomi sebagai jaminan bagi mereka untuk mendapatkan akses modal darin perbankan," ujarnya.
Menurut Danik, konflik yang berkaitan dengan agraria terjadi sangat masif, rakyat kecil rentan jadi korban. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa sepanjang 2015-2017, terjadi sebanyak 1.361 konflik agraria.
Dengan adanya sertifikasi tanah rakyat, maka ada perlindungan terhadap kepemilikan. Selain itu, meningkatkan bargaining position dalam tawar menawar.
"Rakyat kecil rentan jadi korban tanpa adanya sertifikat sebagai tanda bukti legal atas lahan yang dimiliki. Banyak rakyat kecil yang rentan kalah dalam sengketa lahan, khususnya apabila menghadapi sengketa dengan perusahaan besar. Selain itu, tanpa sertifikat bargaining position rakyat dalam tawar menawar sangat lemah," ujarnya.
Amien menuding Presiden Jokowi melakukan pengibulan dalam agendanya membagikan sertifikat tanah di berbagai daerah. Hal itu disampaikan Amien saat menjadi pembicara diskusi di Bandung pada Minggu 18 Maret 2018. Amien meminta masyarakat waspada dengan program pembagian sertifikat tanah. Dia menyebut program itu sebagai pengibulan.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/3NOEVyzk" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Partai NasDem tidak sepakat dengan ucapan sejumlah pihak yang menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo antikritik. Sebab, banyak kritik yang disampaikan ke pemerintah diterima oleh Jokowi, bahkan dilakukan pertemuan untuk didiskusikan.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, pemerintahan Jokowi sangat terbuka pada setiap kritikan dari tokoh bangsa atau masyarakat. Menurutnya, yang perlu dipermasalahkan adalah kritikan yang tidak berdasar.
"Pak Jokowi sangat
humble dan sangat terbuka atas kritik. Apakah sikap pemerintah terhadap kritik yang jadi persoalan atau kritik yang tidak berdasar yang jadi soalnya. Saya kira yang jadi soal adalah kritik yang tanpa dasar dan bahkan menabur fitnah," kata Plate, Jumat, 23 Maret 2018.
Plate menuturkan, saat ini yang patut dipermasalahkan adalah komentar Mantan Ketua MPR Amien Rais. Sebab, kata dia, tudingan Amien sangat tidak berdasar. "Justru yang perlu dikomentari pernyataan Pak Amien yang tanpa dasar," katanya
Menurutnya, kritik yang disampaikan harus melalui dasar yang jelas dan tidak menebar fitnah. "Kritik boleh, namun harus didukung dengan data dan dasar yang benar. Demi kebaikan bangsa maka sebaiknya pengkritik jangan yang asal bunyi dan sebar fitnah," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Solidaritas Indonesia Danik Eka Rahmaningtiyas menyebut tudingan Amien kepada Presiden terkait sertifikat tanah tidak mendasar. "Saya menilai bahwa sebagai politikus senior dan tokoh bangsa, tudingan Pak Amien Rais tidak berdasar, bahkan cenderung asbun (asal bunyi)," kata Eka.
Menurut Danik, program pembagian sertifikat tanah tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi rakyat kecil atas kepemilikan lahan. Namun juga memberikan nilai tambah ekonomi sebagai jaminan untuk mendapat akses modal dari perbankan.
Baca: Amien Rais Diminta Ralat Ucapannya Terkait Program Sertifikasi Tanah
"Program ini sangat progresif, selain memberikan perlindungan hukum bagi rakyat kecil atas lahan miliknya, juga memberikan nilai tambah ekonomi sebagai jaminan bagi mereka untuk mendapatkan akses modal darin perbankan," ujarnya.
Menurut Danik, konflik yang berkaitan dengan agraria terjadi sangat masif, rakyat kecil rentan jadi korban. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa sepanjang 2015-2017, terjadi sebanyak 1.361 konflik agraria.
Dengan adanya sertifikasi tanah rakyat, maka ada perlindungan terhadap kepemilikan. Selain itu, meningkatkan bargaining position dalam tawar menawar.
"Rakyat kecil rentan jadi korban tanpa adanya sertifikat sebagai tanda bukti legal atas lahan yang dimiliki. Banyak rakyat kecil yang rentan kalah dalam sengketa lahan, khususnya apabila menghadapi sengketa dengan perusahaan besar. Selain itu, tanpa sertifikat bargaining position rakyat dalam tawar menawar sangat lemah," ujarnya.
Amien menuding Presiden Jokowi melakukan pengibulan dalam agendanya membagikan sertifikat tanah di berbagai daerah. Hal itu disampaikan Amien saat menjadi pembicara diskusi di Bandung pada Minggu 18 Maret 2018. Amien meminta masyarakat waspada dengan program pembagian sertifikat tanah. Dia menyebut program itu sebagai pengibulan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
