Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo angkat bicara perihal pandangan beberapa pihak, terkait komitmen pembantu presiden yang tak seharusnya merangkap jabatan. Menurut Tjahjo hal itu seharusnya tak jadi polemik.
"Saya kira tidak perlu mempersoalkan posisi sekarang , ada rangkap jabatan Menteri dan Pimpinan Parpol. Pernyataan Bapak Presiden cukup arif," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Minggu, 21 Januari 2018.
Ia mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo yang tak mempermasalahkan adanya rangkap jabatan para menterinya di partai tak lain karena pertimbangan sisa pemerintahan yang tinggal satu tahun. Sebab pada 2019 nanti sudah masuk tahapan kampanye Pilpres. Maka sejak saat ini, perlu waktu minimal enam bukan untuk memahami fungsi tugas menteri.
"Padahal tahun 2018 tahap kerja optimal anggota kabinet, sebagai pembantu Presiden dan harus ikut memahami ritme kerja Presiden dan Wapres," sebut Tjahjo.
Prinsipnya, untuk menentukan menteri mundur atau tidak, sepenuhnya berada di tangan Presiden. Kecuali ada menteri yang berhalangan dan mengundurkan diri atau terpaksa diganti. "Saya sendiri sebagai menteri beliau ya harus TNI: Taat Nurut Instruksi Presiden," sebut Tjahjo.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya meminta Presiden tetap konsisten perihal pernyataannya mengenai menteri yang tidak bisa merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik. Ini dinilai untuk menjaga etika berpolitik yang telah dibangun Jokowi selama ini.
"Itu yang sudah menjadi acuan kita dalam berpolitik selama ini yaitu bagaimana Jokowi membangun sebuah etika yang memisahkan kepentingan partai dengan pemerintah," kata Willy.
Sejak dilantik sebagai Presiden, Jokowi memang melarang para menteri di kabinet kerjanya rangkap jabatan di partai politik. "Satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua," ujar Jokowi pada Agustus 2014 lalu.
Oleh karena itu, Willy mengatakan jika bercermin pada komitmen Jokowi tersebut, maka posisi Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian harus diganti. Pasalnya, Airlangga akan segera dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo angkat bicara perihal pandangan beberapa pihak, terkait komitmen pembantu presiden yang tak seharusnya merangkap jabatan. Menurut Tjahjo hal itu seharusnya tak jadi polemik.
"Saya kira tidak perlu mempersoalkan posisi sekarang , ada rangkap jabatan Menteri dan Pimpinan Parpol. Pernyataan Bapak Presiden cukup arif," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Minggu, 21 Januari 2018.
Ia mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo yang tak mempermasalahkan adanya rangkap jabatan para menterinya di partai tak lain karena pertimbangan sisa pemerintahan yang tinggal satu tahun. Sebab pada 2019 nanti sudah masuk tahapan kampanye Pilpres. Maka sejak saat ini, perlu waktu minimal enam bukan untuk memahami fungsi tugas menteri.
"Padahal tahun 2018 tahap kerja optimal anggota kabinet, sebagai pembantu Presiden dan harus ikut memahami ritme kerja Presiden dan Wapres," sebut Tjahjo.
Prinsipnya, untuk menentukan menteri mundur atau tidak, sepenuhnya berada di tangan Presiden. Kecuali ada menteri yang berhalangan dan mengundurkan diri atau terpaksa diganti. "Saya sendiri sebagai menteri beliau ya harus TNI: Taat Nurut Instruksi Presiden," sebut Tjahjo.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya meminta Presiden tetap konsisten perihal pernyataannya mengenai menteri yang tidak bisa merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik. Ini dinilai untuk menjaga etika berpolitik yang telah dibangun Jokowi selama ini.
"Itu yang sudah menjadi acuan kita dalam berpolitik selama ini yaitu bagaimana Jokowi membangun sebuah etika yang memisahkan kepentingan partai dengan pemerintah," kata Willy.
Sejak dilantik sebagai Presiden, Jokowi memang melarang para menteri di kabinet kerjanya rangkap jabatan di partai politik. "Satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua," ujar Jokowi pada Agustus 2014 lalu.
Oleh karena itu, Willy mengatakan jika bercermin pada komitmen Jokowi tersebut, maka posisi Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian harus diganti. Pasalnya, Airlangga akan segera dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SCI)
