Jakarta: Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap tiga modal yang dimilikinya untuk melawan pengambilalihan partai berlogo Mercy itu. Apalagi, usaha pengambilalihan kekuasaan partai itu dilakukan Moeldoko dan eks kader Demokrat.
"Kunci sukses dalam menghadapi Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) bahwa kecepatan bertindak dengan melakukan deteksi dan antisipasi menjadi faktor pertama," kata AHY dalam keterangan tertulis, Selasa, 27 April 2021.
Modal kedua adalah keberanian. AHY mengatakan Partai Demokrat berani membongkar upaya GPK-PD ke publik. Termasuk mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
AHY mengirim surat ke Kepala Negara pada 1 Februari 2021. Surat itu bertujuan meminta klarifikasi soal keterlibatan pejabat pemerintahan dalam kudeta Partai Demokrat.
Ketiga, kekompakan kader. Modal ini membuat kepengurusan partai tak berhasil diambil alih. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini pun mengambil hikmah dari rangkaian peristiwa itu.
"Kalau salah satu saja (modal tersebut) absen, maka ceritanya mungkin berbeda. Itu pelajaran yang berharga dari situasi kemarin,” tambah AHY.
Baca: Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
Dualisme kepengurusan di Partai Demokrat berlanjut ke persidangan. Kubu Moeldoko menggugat keabsahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Kongres Partai Demokrat 2020 yang dibentuk kubu AHY.
Sedangkan kubu AHY mendaftarkan logo dan merek partai ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kubu AHY juga melayangkan somasi kepada kubu Moeldoko yang masih mencatut jabatan di Partai Demokrat.
Jakarta: Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap tiga modal yang dimilikinya untuk melawan pengambilalihan partai berlogo Mercy itu. Apalagi, usaha pengambilalihan kekuasaan partai itu dilakukan
Moeldoko dan eks kader Demokrat.
"Kunci sukses dalam menghadapi Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) bahwa kecepatan bertindak dengan melakukan deteksi dan antisipasi menjadi faktor pertama," kata AHY dalam keterangan tertulis, Selasa, 27 April 2021.
Modal kedua adalah keberanian. AHY mengatakan Partai
Demokrat berani membongkar upaya GPK-PD ke publik. Termasuk mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
AHY mengirim surat ke Kepala Negara pada 1 Februari 2021. Surat itu bertujuan meminta klarifikasi soal keterlibatan pejabat pemerintahan dalam kudeta Partai Demokrat.
Ketiga, kekompakan kader. Modal ini membuat kepengurusan partai tak berhasil diambil alih. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini pun mengambil hikmah dari rangkaian peristiwa itu.
"Kalau salah satu saja (modal tersebut) absen, maka ceritanya mungkin berbeda. Itu pelajaran yang berharga dari situasi kemarin,” tambah AHY.
Baca:
Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
Dualisme kepengurusan di Partai Demokrat berlanjut ke persidangan. Kubu Moeldoko menggugat keabsahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Kongres Partai Demokrat 2020 yang dibentuk kubu AHY.
Sedangkan kubu AHY mendaftarkan logo dan merek partai ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kubu AHY juga melayangkan somasi kepada kubu Moeldoko yang masih mencatut jabatan di Partai Demokrat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)