medcom.id, Jakarta: Usulan mekanisme dana aspirasi akhirnya diketok dalam paripurna DPR. Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal 'Ical' Bakrie menganggap dana ini diperlukan untuk kepentingan daerah.
"Perlu. Itu untuk kepentingan dapil (daerah pemilihan)," kata Ical selepas berbuka puasa bersama di Kediaman Ketua DPR Setya Novanto, Jalan Widia Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2015).
Dana aspirasi, kata Ical, akan digunakan anggota dewan untuk kepentingan daerah pemilihan mereka masing-masing. Dana ini tidak digunakan untuk kepentingan pribadi anggota parlemen.
Ical menyebut, dana ini nantinya akan digunakan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur yang masih kurang di daerah nantinya. Mengingat, dana infrastruktur yang dimiliki pemerintah saat ini tak bisa memenuhi pembangunan di daerah terpencil.
"Kurang, itu kan desa," tandas Ical.
Kata Ical, dana ini nantinya akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pelaksanaan ada di pemerintah sendiri.
"Kan pemerintah yang laksanakan. Pemerintah dong yang kerja," kata dia sembari bergegas meninggalkan lokasi.
medcom.id, Jakarta: Usulan mekanisme dana aspirasi akhirnya diketok dalam paripurna DPR. Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal 'Ical' Bakrie menganggap dana ini diperlukan untuk kepentingan daerah.
"Perlu. Itu untuk kepentingan dapil (daerah pemilihan)," kata Ical selepas berbuka puasa bersama di Kediaman Ketua DPR Setya Novanto, Jalan Widia Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2015).
Dana aspirasi, kata Ical, akan digunakan anggota dewan untuk kepentingan daerah pemilihan mereka masing-masing. Dana ini tidak digunakan untuk kepentingan pribadi anggota parlemen.
Ical menyebut, dana ini nantinya akan digunakan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur yang masih kurang di daerah nantinya. Mengingat, dana infrastruktur yang dimiliki pemerintah saat ini tak bisa memenuhi pembangunan di daerah terpencil.
"Kurang, itu kan desa," tandas Ical.
Kata Ical, dana ini nantinya akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pelaksanaan ada di pemerintah sendiri.
"Kan pemerintah yang laksanakan. Pemerintah dong yang kerja," kata dia sembari bergegas meninggalkan lokasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
