medcom.id, Jakarta: Dinamika politik mewarnai setahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Bagi Presiden Jokowi, dinamika politik biasa terjadi di negara sebesar Indonesia.
"Biasa, negara sebesar ini ada kerikil-kerikil. Yang penting dicarikan solusinya dan jalan keluar. Kalau di kementerian sendiri, ya visi kita kan sudah jelas," kata Presiden kepada Media Indonesia, pekan lalu.
Presiden tidak mempermasalahkan gaya kerja setiap menteri. Paling penting, menurut dia, tidak keluar dari panduan. "Panduannya sudah kami berikan," katanya.
Dinamika politik setahun terakhir di antaranya perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri. Lalu muncul penolakan revisi Undang-Undang tentang KPK karena diduga melemahkan kewenangan lembaga itu.
Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat revisi UU KPK ditunda. Presiden menegaskan revisi UU KPK bukan untuk melemahkan.
"Tapi, ya tolong rakyat diajak bicara, akademisi diajak bicara, sehingga yang terjadi revisi itu memperbaiki dan memperkuat. Bukan untuk melemahkan. Semangatnya kan ke sana."
Masalah lain di era pemerintahan Jokowi-JK adalah kerusuhan berlatar suku, agama, dan ras. Presiden menganggap, kejadian itu bagaikan kerikil namun harus segera diselesaikan.
"Kami juga membantu daaerah segera menyelesaikan dan jangan terulang," tegas Presiden.
Awal September, Partai Amanat Nasional yang awalnya oposisi menyatakan sikap bergabung ke koalisi partai pendukung pemerintah. "Semangatnya sama kok ingin membangun negara," ujarnya.
medcom.id, Jakarta: Dinamika politik mewarnai setahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Bagi Presiden Jokowi, dinamika politik biasa terjadi di negara sebesar Indonesia.
"Biasa, negara sebesar ini ada kerikil-kerikil. Yang penting dicarikan solusinya dan jalan keluar. Kalau di kementerian sendiri, ya visi kita kan sudah jelas," kata Presiden kepada
Media Indonesia, pekan lalu.
Presiden tidak mempermasalahkan gaya kerja setiap menteri. Paling penting, menurut dia, tidak keluar dari panduan. "Panduannya sudah kami berikan," katanya.
Dinamika politik setahun terakhir di antaranya perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri. Lalu muncul penolakan revisi Undang-Undang tentang KPK karena diduga melemahkan kewenangan lembaga itu.
Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat revisi UU KPK ditunda. Presiden menegaskan revisi UU KPK bukan untuk melemahkan.
"Tapi, ya tolong rakyat diajak bicara, akademisi diajak bicara, sehingga yang terjadi revisi itu memperbaiki dan memperkuat. Bukan untuk melemahkan. Semangatnya kan ke sana."
Masalah lain di era pemerintahan Jokowi-JK adalah kerusuhan berlatar suku, agama, dan ras. Presiden menganggap, kejadian itu bagaikan kerikil namun harus segera diselesaikan.
"Kami juga membantu daaerah segera menyelesaikan dan jangan terulang," tegas Presiden.
Awal September, Partai Amanat Nasional yang awalnya oposisi menyatakan sikap bergabung ke koalisi partai pendukung pemerintah. "Semangatnya sama kok ingin membangun negara," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
