medcom.id, Jakarta: Satu tahun sudah Joko Widodo dan Jusuf Kalla memimpin Indonesia sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kepemimpinan keduanya masih dinilai buruk, bahkan layak mendapat rapor merah.
Ketua Forum Pemred Suryopratomo mengungkapkan, jika menilai pemerintahan dari segi ekonomi, pemerintahan duet Jokowi-JK layak diberi rapor merah. Apalagi dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, pemerintah dianggap belum mampu memberi kebijakan pro-rakyat.
"Kalau lihat dari indikatornya angka kemiskinan, pengangguran, kemudian kinerja lain, angka (nilai pemerintah) ini merah," kata pria yang kerap disapa Tommy itu di kantor Forum Pemred, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2015).
Laju pertumbuhan ekonomi jadi bukti. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal I dan II 2015, masing-masing hanya mencapai 4,71 persen dan 4,67 persen.
Angka itu jauh di bawah asumsi laju pertumbuhan ekonomi 5,7 persen yang sudah ditetapkan dalam APBN-Perubahan 2014. Perlambatan ini juga diprediksi bakal berlangsung hingga akhir tahun, bahkan sampai kuartal kedua 2016.
Sementara itu, angka pengangguran juga terus meningkat. Masih dalam data BPS, angka pengangguran terbuka mencapai 7,45 juta atau 5,81 persen, naik dari 7,24 juta pada Agustus 2014.
"Dalam delapan bulan terakhir, pengangguran terbuka diperkirakan meningkat lebih dari 500 ribu orang," jelas Direktur Pemberitaan Metro TV itu.
Forum Pemred mendesak pemerintah serius berbenah. Hal ini agar pertumbuhan ekonomi bisa kembali meningkat pada tahun berikutnya.
"Kami mendesak pemerintah serius pada tahun berikutnya. Setiap pemerintah perlu berikan kontribusi yang positif," tutupnya.
medcom.id, Jakarta: Satu tahun sudah Joko Widodo dan Jusuf Kalla memimpin Indonesia sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kepemimpinan keduanya masih dinilai buruk, bahkan layak mendapat rapor merah.
Ketua Forum Pemred Suryopratomo mengungkapkan, jika menilai pemerintahan dari segi ekonomi, pemerintahan duet Jokowi-JK layak diberi rapor merah. Apalagi dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, pemerintah dianggap belum mampu memberi kebijakan pro-rakyat.
"Kalau lihat dari indikatornya angka kemiskinan, pengangguran, kemudian kinerja lain, angka (nilai pemerintah) ini merah," kata pria yang kerap disapa Tommy itu di kantor Forum Pemred, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2015).
Laju pertumbuhan ekonomi jadi bukti. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal I dan II 2015, masing-masing hanya mencapai 4,71 persen dan 4,67 persen.
Angka itu jauh di bawah asumsi laju pertumbuhan ekonomi 5,7 persen yang sudah ditetapkan dalam APBN-Perubahan 2014. Perlambatan ini juga diprediksi bakal berlangsung hingga akhir tahun, bahkan sampai kuartal kedua 2016.
Sementara itu, angka pengangguran juga terus meningkat. Masih dalam data BPS, angka pengangguran terbuka mencapai 7,45 juta atau 5,81 persen, naik dari 7,24 juta pada Agustus 2014.
"Dalam delapan bulan terakhir, pengangguran terbuka diperkirakan meningkat lebih dari 500 ribu orang," jelas Direktur Pemberitaan Metro TV itu.
Forum Pemred mendesak pemerintah serius berbenah. Hal ini agar pertumbuhan ekonomi bisa kembali meningkat pada tahun berikutnya.
"Kami mendesak pemerintah serius pada tahun berikutnya. Setiap pemerintah perlu berikan kontribusi yang positif," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
