medcom.id, Jakarta: Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pelindo II dinilai tak lagi mewakili kepentingan nasional. Pansus dinilai telah ditunggangi kelompok tertentu.
"Saya melihat pansus (Pelindo) itu tak relevan lagi dinyatakan untuk kepentingan nasional. Bahkan sejumlah anggota pansus sendiri pun sudah gerah dengan agenda kelompok tertentu itu," kata Direktur Eksekutif Indonesia Public Policy Institute (IPPI) Agung Suprio di Jakarta, Senin (2/11/2015).
Dia mencontohkan, pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka di Pansus pun hanya fokus kinerja direktur utama Pelindo II R.J. Lino. Kondisi itu dinilai Agung membuat anggota fraksi lain berpendapat bahwa mereka telah "dipermainkan" kelompok tertentu.
"Seharusnya yang muncul di Pansus bagaimana memperbaiki tata kelola BUMN. Bukan malah fokus ke individu. Itu tidak benar juga. Semua orang pun sudah tahu tujuan dari pansus itu. Kenapa Pelindo saja yang di pansus-in. Semua saja BUMN dipansuskan. Kalau mau cari-cari kesalahan pasti ada kesalahan. Tujuan pansus itu saya kira sudah melenceng," imbuhnya.
Dia memperkirakan Presiden Jokowi tidak akan mempertimbangkan rekomendasi dari pansus. Sebab, motivasi pansus hanya untuk memberi rekomendasi mencari kesalahan atasan R.J. Lino, yakni Rini Sumarno.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat menyoroti Pansus Pelindo II yang dinilainya tidak penting dan terlalu kecil dibentuk oleh DPR.
“Pelindo itu tidak ada apa-apanya kok itu bisa dijadikan hak angket dengan membentuk pansus. Itu kasus kecil, tidak usah diselesaikan melalui mekanisme pansus,” kata Benny K. Harman.
Menurut Benny, Pansus Pelindo II tidak seperti usulan pembentukan Pansus Asap karena efek yang dirasakan masyarakat sangat dahsyat.
medcom.id, Jakarta: Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pelindo II dinilai tak lagi mewakili kepentingan nasional. Pansus dinilai telah ditunggangi kelompok tertentu.
"Saya melihat pansus (Pelindo) itu tak relevan lagi dinyatakan untuk kepentingan nasional. Bahkan sejumlah anggota pansus sendiri pun sudah gerah dengan agenda kelompok tertentu itu," kata Direktur Eksekutif Indonesia Public Policy Institute (IPPI) Agung Suprio di Jakarta, Senin (2/11/2015).
Dia mencontohkan, pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka di Pansus pun hanya fokus kinerja direktur utama Pelindo II R.J. Lino. Kondisi itu dinilai Agung membuat anggota fraksi lain berpendapat bahwa mereka telah "dipermainkan" kelompok tertentu.
"Seharusnya yang muncul di Pansus bagaimana memperbaiki tata kelola BUMN. Bukan malah fokus ke individu. Itu tidak benar juga. Semua orang pun sudah tahu tujuan dari pansus itu. Kenapa Pelindo saja yang di pansus-in. Semua saja BUMN dipansuskan. Kalau mau cari-cari kesalahan pasti ada kesalahan. Tujuan pansus itu saya kira sudah melenceng," imbuhnya.
Dia memperkirakan Presiden Jokowi tidak akan mempertimbangkan rekomendasi dari pansus. Sebab, motivasi pansus hanya untuk memberi rekomendasi mencari kesalahan atasan R.J. Lino, yakni Rini Sumarno.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat menyoroti Pansus Pelindo II yang dinilainya tidak penting dan terlalu kecil dibentuk oleh DPR.
“Pelindo itu tidak ada apa-apanya kok itu bisa dijadikan hak angket dengan membentuk pansus. Itu kasus kecil, tidak usah diselesaikan melalui mekanisme pansus,” kata Benny K. Harman.
Menurut Benny, Pansus Pelindo II tidak seperti usulan pembentukan Pansus Asap karena efek yang dirasakan masyarakat sangat dahsyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
