Komnas HAM. MI
Komnas HAM. MI

Dinilai Urgen, Pemerintah Didesak Segera Sahkan RUU TPKS

Yakub Pryatama Wijayaatmaja • 07 Januari 2022 13:19
Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Desakan itu lahir atas pertimbangan urgensi peraturan tersebut.
 
Komnas HAM juga meminta pembahasan RUU TPKS atas dasar perlindungan warga negara. Khususnya, pemenuhan rasa keadilan terhadap korban kekerasan seksual.
 
"Jika RUU TPKS ini sudah disahkan menjadi UU, maka akan menjadi tolak ukur bertindak aparatur negara, sekaligus menjadi koridor norma baru bagi perilaku warga negara," kata Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin di Jakarta, Jumat, 7 Januari 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Amiruddin menilai kehadiran RUU TPKS bagian dari penghormatan dan perlindungan HAM warga negara terutama perempuan. Apalagi, kata Amiruddin, sejauh ini kekerasan seksual seperti puncak gunung es.
 
Salah satunya, kasus pencabulan anak di Bandung yang mengatasnamakan pesantren. Pemilik asrama menjadi pelaku kekerasan seksual yang keji.
 
Baca: Kehadiran UU TPKS Tak Bisa Ditunda Lagi
 
Pelaku melakukan kekerasan seksual dan pemerkosaan atas 12 anak-anak perempuan selama bertahun-tahun. Bahkan, 8 orang di antaranya hamil.
 
"Tentu kenyataan itu sangat memprihatinkan. Sementara aturan hukum atau UU untuk menjerat para pelaku belum memadai," kata dia.
 
Menurut dia, kekerasan seksual seperti itu bukan hanya karena buasnya si pelaku. Lebih dari itu, masih banyak pihak yang abai dengan bahaya kekerasan seksual.
 
"Mulai dari masyarakat sendiri sampai pada aktor-aktor negara dan pemerintah," tegasnya.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif