Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: DPR
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: DPR

Ketua DPR Minta Penculik yang Cabuli Anak Dijerat UU TPKS

Nasional pencabulan Penculikan DPR RI RUU PKS kekerasan seksual RUU TPKS
Antara • 13 Mei 2022 17:53
Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani mengecam keras penculikan belasan anak hingga terjadi kekerasan seksual di wilayah Jakarta dan Bogor. Pelaku diminta dijerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) karena berdasarkan pemeriksaan ada korban yang mengalami pencabulan.
 
"Pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Saya kira tidak cukup hanya dengan menggunakan pasal pidana penculikan. Tetapi juga harus dijerat dengan UU TPKS yang sudah resmi diundangkan, agar korban dan keluarganya mendapatkan keadilan," kata Puan melalui keterangan tertulis, Jakarta, Jumat, 13 Mei 2022.
 
Menurut Puan, UU TPKS yang disahkan DPR pada 12 April 2022 dirancang secara progresif untuk melindungi korban kekerasan seksual. Salah satunya, hukuman yang jauh lebih berat terhadap pelaku.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Kasus ini harus menjadi contoh implementasi penegakan hukum oleh aparat yang berwenang di lapangan,” ujarnya.
 
Puan berharap hukuman yang berat akan menimbulkan efek jera baik bagi pelaku maupun pihak-pihak yang mencoba melakukan perbuatan serupa. Dia menegaskan kasus ini merupakan persoalan serius.
 
"Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus mendapat jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual,” kata Puan.
 
Puan menilai pelaku melanggar banyak aturan termasuk terkait perlindungan anak. Menurut dia, penting sekali menjerat pelaku dengan UU TPKS dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 
“Sebagai ibu dua anak hati saya seperti tersayat mendengar anak-anak diculik dan terpisah dari orang tuanya sampai berhari-hari, apalagi mendapat kabar anak-anak dilecehkan secara seksual,” ucap Puan.
 
Baca: Polisi Kembalikan Satu Anak Korban Penculikan Residivis Terorisme
 
Mantan Menko PMK ini juga berharap pihak kepolisian bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan pemangku kebijakan lainnya untuk pemulihan korban. Trauma healing untuk korban harus dilakukan sebaik-baiknya.
 
“Pastikan agar peristiwa ini tidak meninggalkan trauma yang mempengaruhi masa depan anak. Menjadi tugas kita bersama agar anak korban penculikan dan pencabulan ini tidak mengalami dampak psikologis berkepanjangan,” tegas dia.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif