Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan anggaran Pemilu 2024 berpotensi turun lagi. Ini merupakan kesepakatan rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Anggaran dari KPU kan yang diajukan semula sekitar Rp86 triliun, kemudian sudah direview diajukan Rp76,6 triliun, nah ini kan masih direview lagi," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 13 April 2022.
Kemungkinan anggaran Pemilu 2024 bisa ditekan karena pemerintah bakal mengupayakan pengadaan sejumlah aspek. Di antaranya, pembiayaan infrastruktur kantor, dan gudang logistik di daerah.
Dia menyampaikan pemerintah telah menyatakan niat membantu KPU terkait pengadaan infrastruktur. Yakni, melalui bantuan pemerintah daerah (pemda).
"Pak Mendagri juga mengatakan akan menerbitkan surat edaran dan itu pasti akan dijadikan pembahasan kira-kira apa saja daerah mana saja yang akan dimintakan KPU dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," kata dia.
Baca: Ketua KPU: Tak Ada Lagi Cerita Penundaan Pemilu 2024
Namun, dia belum menyebut daerah mana yang membutuhkan bantuan infrastruktur tersebut. Hal itu bakal dikaji lebih dalam oleh KPU.
Hal kedua, yaitu terkait anggaran pengadaan penanganan covid-19. Namun, belum diketahui berapa besaran efesiensi anggaran yang akan dilakukan KPU.
"Di antaranya itu anggaran untuk infrastruktur dan juga enggak dan kemudian APD (alat pelindung diri)," ujar dia.
Jakarta:
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan anggaran
Pemilu 2024 berpotensi turun lagi. Ini merupakan kesepakatan rapat kerja (raker) bersama
Komisi II DPR dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Anggaran dari KPU kan yang diajukan semula sekitar Rp86 triliun, kemudian sudah direview diajukan Rp76,6 triliun, nah ini kan masih direview lagi," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 13 April 2022.
Kemungkinan anggaran Pemilu 2024 bisa ditekan karena pemerintah bakal mengupayakan pengadaan sejumlah aspek. Di antaranya, pembiayaan infrastruktur kantor, dan gudang logistik di daerah.
Dia menyampaikan pemerintah telah menyatakan niat membantu KPU terkait pengadaan infrastruktur. Yakni, melalui bantuan pemerintah daerah (pemda).
"Pak Mendagri juga mengatakan akan menerbitkan surat edaran dan itu pasti akan dijadikan pembahasan kira-kira apa saja daerah mana saja yang akan dimintakan KPU dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," kata dia.
Baca:
Ketua KPU: Tak Ada Lagi Cerita Penundaan Pemilu 2024
Namun, dia belum menyebut daerah mana yang membutuhkan bantuan infrastruktur tersebut. Hal itu bakal dikaji lebih dalam oleh KPU.
Hal kedua, yaitu terkait anggaran pengadaan penanganan covid-19. Namun, belum diketahui berapa besaran efesiensi anggaran yang akan dilakukan KPU.
"Di antaranya itu anggaran untuk infrastruktur dan juga enggak dan kemudian APD (alat pelindung diri)," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
