Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama (kiri) dan Ketua MPR Bambang Soesatyo
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama (kiri) dan Ketua MPR Bambang Soesatyo

Bamsoet dan KNPI Bahas Pokok Haluan Negara

Medcom • 31 Mei 2022 20:00
Jakarta: 34 pimpinan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tingkat provinsi menemui Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Mereka membahas pokok-pokok haluan negara.
 
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama mengatakan pertemuan itu dalam rangka meningkatkan silaturahmi kebangsaan KNPI sebagai elemen pilar pemuda Indonesia. Haris juga menyampaikan rencana program kerja sama dengan MPR RI dalam menyosialisasikan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam memperkuat konsensus bernegara dan kerjasama KNPI dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI). 
 
"Pemuda Indonesia mendukung penuh PPHN, dan kami KNPI siap menyosialisasikan ke seluruh Indonesia dalam memperkuat konsensus bernegara," kata Haris. di Aula Tamu VIP Gedung Nusantara V DPR/MPR RI pada Senin 30 Mei 2022.

Haris juga berharap ada kerjasama KNPI dengan IMI guna mempromosikan potensi daerah dan pariwisata. "Kami berharap ada kerjasama KNPI dengan IMI guna mempromosikan potensi daerah dan pariwisata, sehingga pemuda dapat berkontribusi konkret memajukan daerah," jelas Haris. 
 
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengapresiasi DPP KNPI yang sukses menggelar kongres di Ternate. Bambang berpesan agar kepemimpinan KNPI Haris Pertama terus berbuat untuk kepentingan rakyat Indonesia. 
 
"Saya apresiasi pelaksanaan kongres Ternate yang berjalan sukses. Saya harap, KNPI dapat menjadi garam yang dapat dirasakan kehadirannya untuk masyarakat dan gerbong Haris dapat menarik gerbong lainnya menjadi satu. Berbuatlah dengan kegiatan yang banyak seperti kemarin jangan pernah lelah, biarlah masyarakat yang menilai siapa yang paling banyak berbuat", ucap Bambang Soesatyo. 
 
Bambang Soesatyo pun merespon rencana KNPI dalam mensosialisasikan PPHN dan kerjasama dengan IMI. 
 
"Peran penting PPHN sebagai haluan negara dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan nasional. Setelah MPR tidak lagi memiliki wewenang menetapkan GBHN, fungsi GBHN digantikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025", jelas Bamsoet. 
 
Lebih lanjut Bambang Soesatyo merespons  baik rencana kerjasama IMI dengan KNPI. "Pemuda harus terlibat mempromosikan potensi dan pariwisata daerah melalui event-event dan berbagai kejuaraan yang melibatkan IMI dengan KNPI. Segera susun MoU IMI Pusat dengan KNPI dan IMI daerah dengan DPD KNPI di daerah, sehingga ini akan berdampak luas pada kontribusi pembangunan daerah," ujarnya

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan