Ilustrasi Medcom.id.
Ilustrasi Medcom.id.

Pj Kepala Daerah dari Unsur Perwira Aktif TNI Dinilai Kemunduran Demokrasi

Fachri Audhia Hafiez • 27 Mei 2022 18:35
Jakarta: Penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah dari unsur perwira aktif TNI dinilai sebuah kemunduran demokrasi. Langkah itu semakin mengisyaratkan bahwa kendali pemerintah pusat cukup besar.
 
"Penunjukan ini adalah suatu kemunduran demokrasi," kata pengamat politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto, dalam diskusi daring bertajuk 'Pro Kontra Tentara Jadi Penjabat Kepala Daerah', Jumat, 27 Mei 2022.
 
Arif mengatakan sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat tidak senada dengan negara demokrasi. Sentralisasi sejatinya menguat di era Presiden kedua RI Soeharto dan sudah ditumbangkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita menumbangkan pemerintahan Soeharto salah satu yang paling banyak dikritik itu adalah memusatkan kekuasaan," ujar Arif.
 
Pemerintah, kata Arif, mulai melewatkan prinsip kedaulatan rakyat seperti transparansi dan akuntabilitas. Pada prinsip akuntabilitas belum adanya peraturan pelaksana yang kuat dan menjadi panduan tentang bagaimana pengisian penjabat kepala daerah.
 
Pemerintah juga dinilai tak transparan dalam proses menentukan penjabat kepala daerah yang ditunjuk. Tahapan terkait hal itu juga tak terungkap ke publik.
 
"Atau sedikitnya ya melibatkan institusi-institusi yang punya kepentingan langsung dengan pengelolaan pemerintah di daerah dan itu tidak dijalankan," ujar Arif.
 
Baca: Penunjukan TNI Aktif Jadi Penjabat Kepala Daerah dinilai Langgar UU
 
Penunjukan Kepala BIN Sulawesi Tengah (Sulteng) Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin menjadi Pj Bupati Seram Bagian Barat, Maluku, menjadi sorotan. Lembaga swadaya masyarakat mengkritik penunjukan itu karena Andi merupakan perwira tinggi TNI aktif dan dinilai melanggar ketentuan UU TNI.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif