Jakarta: Kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, Jakarta Pusat, dikritik. Kepala Negara seharusnya tidak menghadiri kegiatan tersebut.
"Presiden ini hari Minggu, datang, di Musra, Musyawarah Rakyat, yang kita tahu di konstitusi itu tidak ada lembaga namanya Musyawarah Rakyat," kata Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto dalam telekonferensi pada Minggu, 14 Mei 2023.
Wija menjelaskan acara itu kental dengan kegiatan politik. Pihak yang datang sebagai relawannya juga mendukung tokoh tertentu untuk maju sebagai calon presiden.
"Jika ini tim sukses, Presiden sebagai Kepala Negara tidak boleh menghadirinya sebagai Presiden, sebagai Kepala Pemerintahan," ujar Wija.
Jokowi dinilai harus menjauhkan diri dari kegiatan pencalonan presiden. Sebab, dia masih menjadi Kepala Negara yang bekerja.
Wija menyebut Jokowi harus mengikuti kepala daerah maupun pejabat lain jika mau memberikan dukungan kepada pihak tertentu. Caranya, dengan meninggalkan jabatan presiden.
"Selama masih melekat jabatannya sebagai presiden, selama itu pula Presiden harus menjalankan fungsinya sebagai pengayom seluruh rakyat tanpa kecuali," tutur Wija.
Jokowi menyampaikan Musra merupakan momentum menghasilkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dari kalangan akar rumput. Dia mengeklaim tokoh yang muncul dari Musra bukan suara kalangan elite.
"Saudara-saudara ingin mencari menemukan capres dan cawapres yang tepat. Kalau yang kita dengar suara rakyat suara akar rumput bukan suara elite," ujar Jokowi saat menghadiri Musra, di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 14 Mei 2023.
Jokowi menekankan Indonesia adalah negara besar, sehingga dibutuhkan pemimpin yang tepat. Termasuk dibutuhkan pemimpin yang mampu hadapi ketidakpaatian dunia.
"Ke depan negara ini butuh kepimpinan yang kuat dan mampu hadapi ketidakpastian dunia kita butuh pemimpin yang kuat, itu yang harus saya usahakan," jelas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Kehadiran Presiden Joko Widodo (
Jokowi) dalam acara Musyawarah Rakyat (
Musra) di Istora Senayan, Jakarta Pusat, dikritik. Kepala Negara seharusnya tidak menghadiri kegiatan tersebut.
"Presiden ini hari Minggu, datang, di Musra, Musyawarah Rakyat, yang kita tahu di konstitusi itu tidak ada lembaga namanya Musyawarah Rakyat," kata Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto dalam telekonferensi pada Minggu, 14 Mei 2023.
Wija menjelaskan acara itu kental dengan kegiatan politik. Pihak yang datang sebagai relawannya juga mendukung tokoh tertentu untuk maju sebagai calon presiden.
"Jika ini tim sukses, Presiden sebagai Kepala Negara tidak boleh menghadirinya sebagai Presiden, sebagai Kepala Pemerintahan," ujar Wija.
Jokowi dinilai harus menjauhkan diri dari kegiatan pencalonan presiden. Sebab, dia masih menjadi Kepala Negara yang bekerja.
Wija menyebut Jokowi harus mengikuti kepala daerah maupun pejabat lain jika mau memberikan dukungan kepada pihak tertentu. Caranya, dengan meninggalkan jabatan presiden.
"Selama masih melekat jabatannya sebagai presiden, selama itu pula Presiden harus menjalankan fungsinya sebagai pengayom seluruh rakyat tanpa kecuali," tutur Wija.
Jokowi menyampaikan Musra merupakan momentum menghasilkan calon presiden (
capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dari kalangan akar rumput. Dia mengeklaim tokoh yang muncul dari Musra bukan suara kalangan elite.
"Saudara-saudara ingin mencari menemukan capres dan cawapres yang tepat. Kalau yang kita dengar suara rakyat suara akar rumput bukan suara elite," ujar Jokowi saat menghadiri Musra, di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 14 Mei 2023.
Jokowi menekankan Indonesia adalah negara besar, sehingga dibutuhkan pemimpin yang tepat. Termasuk dibutuhkan pemimpin yang mampu hadapi ketidakpaatian dunia.
"Ke depan negara ini butuh kepimpinan yang kuat dan mampu hadapi ketidakpastian dunia kita butuh pemimpin yang kuat, itu yang harus saya usahakan," jelas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
