medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua MPR E.E Mangindaan menilai, susunan Dewan Pengarah di Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang dilantik Presiden Joko Widodo sudah bagus. Diharapkan, ada organisasi di bawahnya atau sub bagian yang bergerak di lapangan.
Mangindaan juga mengatakan, UKP-PIP hendaknya lebih mengutamakan toleransi antarumat beragama. Apalagi di UKP-PIP ini terdapat para tokoh yang mewakili unsur agama, sehingga diharapkan dapat memperkuat komitmen antarumat beragama.
"Sekarang ini kita terganggu oleh isu intoleransi dan lunturnya solidaritas antarsesama anak bangsa. Tugas-tugas ini, selama ini, dilaksanakan MPR melalui kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR dan, tentunya, akan sinkron dengan apa yang akan dikerjakan UKP-PIP," ujar Mangindaan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat, 9 Juni 2017.
Menjawab pertanyaan seorang peserta sosialisasi mengenai konsistensi terhadap pernyataan Pancasila harga mati, dan kaitannya dengan pernyataan yang pernah diucapkan seorang anggota DPR (melalui bukunya: Aku Bangga Jadi Anak PKI), Mangindaan menyatakan, tidak ada tempat ideologi komunis di Indonesia.
"Kita memang tidak perlu memusuhi PKI, tapi kalau ada yang mau menghidupkan kembali ideologi komunis, silahkan keluar dari Indonesia. Pancasila harga mati," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Jokowi melantik sembilan dewan pengarah dan satu kepala UKP-PIP, kemarin, Rabu 7 Juni 2017. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 31/M/2017 tentang Pengangkatan Pengarah dan Ketua Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.
Dewan pengarah dalam unit kerja ini ialah mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Ketua MUI KH Ma`ruf Amin, mantan Ketua MK Mahfud MD, dan Syafii Ma`arif.
Kemudian, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Andreas Anangguru Yewangoe, Ketua Umum Pengurus Harian Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayor Jenderal TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Dewan Pengawas Majelis Buddhayana Indonesia Sudhame, dan Kepala UKP-PIP diisi Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan-Indonesia (PSIK-Indonesia), Yudi Latief.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua MPR E.E Mangindaan menilai, susunan Dewan Pengarah di Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang dilantik Presiden Joko Widodo sudah bagus. Diharapkan, ada organisasi di bawahnya atau sub bagian yang bergerak di lapangan.
Mangindaan juga mengatakan, UKP-PIP hendaknya lebih mengutamakan toleransi antarumat beragama. Apalagi di UKP-PIP ini terdapat para tokoh yang mewakili unsur agama, sehingga diharapkan dapat memperkuat komitmen antarumat beragama.
"Sekarang ini kita terganggu oleh isu intoleransi dan lunturnya solidaritas antarsesama anak bangsa. Tugas-tugas ini, selama ini, dilaksanakan MPR melalui kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR dan, tentunya, akan sinkron dengan apa yang akan dikerjakan UKP-PIP," ujar Mangindaan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat, 9 Juni 2017.
Menjawab pertanyaan seorang peserta sosialisasi mengenai konsistensi terhadap pernyataan Pancasila harga mati, dan kaitannya dengan pernyataan yang pernah diucapkan seorang anggota DPR (melalui bukunya: Aku Bangga Jadi Anak PKI), Mangindaan menyatakan, tidak ada tempat ideologi komunis di Indonesia.
"Kita memang tidak perlu memusuhi PKI, tapi kalau ada yang mau menghidupkan kembali ideologi komunis, silahkan keluar dari Indonesia. Pancasila harga mati," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Jokowi melantik sembilan dewan pengarah dan satu kepala UKP-PIP, kemarin, Rabu 7 Juni 2017. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 31/M/2017 tentang Pengangkatan Pengarah dan Ketua Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.
Dewan pengarah dalam unit kerja ini ialah mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Ketua MUI KH Ma`ruf Amin, mantan Ketua MK Mahfud MD, dan Syafii Ma`arif.
Kemudian, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Andreas Anangguru Yewangoe, Ketua Umum Pengurus Harian Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayor Jenderal TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Dewan Pengawas Majelis Buddhayana Indonesia Sudhame, dan Kepala UKP-PIP diisi Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan-Indonesia (PSIK-Indonesia), Yudi Latief.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ROS)
