medcom.id, Jakarta: Hampir 20 hari nama Komjen Budi Gunawan diusulkan Presiden Joko Widodo, dan diproses oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditetapkan sebagai Kapolri Baru. Namun hingga kini Komjen Budi Gunawan tidak kunjung dilantik, karena jenderal bintang tiga ini menjadi tersangka dugaan kasus rekening gendut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan telah membentuk tim independen, atau tim sembilan, untuk memberi masukan soal kisruh KPK-Polri. Namun, Politikus PDIP Pramono Anung berharap Presiden Jokowi lebih mendengarkan masukan dari lembaga tinggi negara.
"Proses di Presiden, sudah dari DPR. Supaya tidak ada pertentangan lebih baik Presiden segera minta pandangan pimpinan lembaga tinggi negara. Undang lembaga tinggi negara. DPR, DPD, Mahkamah Konstitus, Komisi Yudisial, MA. Supaya dalam ambil keputusan jernih," ujar Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/2015).
Pramono menegaskan bahwa sah-sah saja mendapat masukan dari lembaga independen. Namun Pramono lebih berharap Presiden menerima masukan dari lembaga negara yang beragam. "Bukan saya tak respek tim sembilan, tapi bagaimana dengarkan lembaga tinggi negara," ujar dia.
Tim sembilan yang terdiri dari beragam unsur, memberikan lima rekomendasi untuk menyelesaikan konflik KPK-Polri. Salah satunya adalah dengan tidak melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri.
"Presiden seyogyanya tidak melantik calon Kapolri dengan status tersangka dan mempertimbangkan kembali untuk mengusulkan calon baru Kapolri agar institusi Polri segera dapat memiliki Kapolri yang defenitif," saran Tim Independen secara tertulis kepada Presiden Jokowi.
medcom.id, Jakarta: Hampir 20 hari nama Komjen Budi Gunawan diusulkan Presiden Joko Widodo, dan diproses oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditetapkan sebagai Kapolri Baru. Namun hingga kini Komjen Budi Gunawan tidak kunjung dilantik, karena jenderal bintang tiga ini menjadi tersangka dugaan kasus rekening gendut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan telah membentuk tim independen, atau tim sembilan, untuk memberi masukan soal kisruh KPK-Polri. Namun, Politikus PDIP Pramono Anung berharap Presiden Jokowi lebih mendengarkan masukan dari lembaga tinggi negara.
"Proses di Presiden, sudah dari DPR. Supaya tidak ada pertentangan lebih baik Presiden segera minta pandangan pimpinan lembaga tinggi negara. Undang lembaga tinggi negara. DPR, DPD, Mahkamah Konstitus, Komisi Yudisial, MA. Supaya dalam ambil keputusan jernih," ujar Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/2015).
Pramono menegaskan bahwa sah-sah saja mendapat masukan dari lembaga independen. Namun Pramono lebih berharap Presiden menerima masukan dari lembaga negara yang beragam. "Bukan saya tak respek tim sembilan, tapi bagaimana dengarkan lembaga tinggi negara," ujar dia.
Tim sembilan yang terdiri dari beragam unsur, memberikan lima rekomendasi untuk menyelesaikan konflik KPK-Polri. Salah satunya adalah dengan tidak melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri.
"Presiden seyogyanya tidak melantik calon Kapolri dengan status tersangka dan mempertimbangkan kembali untuk mengusulkan calon baru Kapolri agar institusi Polri segera dapat memiliki Kapolri yang defenitif," saran Tim Independen secara tertulis kepada Presiden Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
