medcom.id, Jakarta: Pengamat Politik Universitas Paramadina Djayadi Hanan menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu cepat ambil sikap dalam pelantikan Komjen Budi Gunawan menjadi kapolri. Kalau tidak, masalah ini bisa membuat bisa agenda pemerintahan Jokowi tidak sehat.
"Ke mana presiden lebih condong, apakah betul melantik atau tidak dilantik. Tampaknya kalkulasi terus dilakukan. Masalahnya makin lama ditunda, meski berada kerangka secepatnya, itu spekulasi makin merebak. Itu tidak sehat untuk agenda pemerintahan, agenda ekonomi, infrastruktur, di bidang hukum lainnya. Jadi harus diselesaikan secepatnya," kata Djayadi di Bincang Pagi, Metro TV, Sabtu (14/2/2015).
Menurut dia, saat ini Jokowi terkesan mengulur waktu untuk melihat reaksi dari berbagai pihak, baik publik maupun kelompok kepentingan terkait. Jokowi juga menghitung dampak yang muncul pada saat mengumumkan keputusan terhadap Budi Gunawan.
"Saya melihat perkembangan yang ada persoalan melantik atau tidak dilantik itu kan ahli hukum ada dua. Ada yang bilang melantik, ada juga enggak aapa-apa enggak dilantik," tegas dia.
Presiden, lanjut dia, tinggal memutuskan saja. Banyak persepsi negatif kepada presiden jika dilantik akan mengganggu agenda ke depan. Djayadi juga mengingatkan Presiden tak lupakan dukungan besar dari masyarakat yang harus diutamakan.
"Mumpung saat ini hasil riset opini baru dari LSI tingkat kepercayaan indonesia terhadap presiden masih 80%, itu harus dijaga kepercayaan masyarakat. Jangan sampai masyarakat tidak percaya kepada Jokowi, kepercayaan itu berakibat menurun," jelas Djayadi.
Masalah dilantik atau tidaknya, kata dia, mengarah ke ranah hukum dan politik. Untuk itu, dia menegaskan, Jokowi segera mengambil keputusan ini dengan cepat dan harus ada terobosan. Sebab masih banyak agenda penting Presiden.
medcom.id, Jakarta: Pengamat Politik Universitas Paramadina Djayadi Hanan menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu cepat ambil sikap dalam pelantikan Komjen Budi Gunawan menjadi kapolri. Kalau tidak, masalah ini bisa membuat bisa agenda pemerintahan Jokowi tidak sehat.
"Ke mana presiden lebih condong, apakah betul melantik atau tidak dilantik. Tampaknya kalkulasi terus dilakukan. Masalahnya makin lama ditunda, meski berada kerangka secepatnya, itu spekulasi makin merebak. Itu tidak sehat untuk agenda pemerintahan, agenda ekonomi, infrastruktur, di bidang hukum lainnya. Jadi harus diselesaikan secepatnya," kata Djayadi di Bincang Pagi, Metro TV, Sabtu (14/2/2015).
Menurut dia, saat ini Jokowi terkesan mengulur waktu untuk melihat reaksi dari berbagai pihak, baik publik maupun kelompok kepentingan terkait. Jokowi juga menghitung dampak yang muncul pada saat mengumumkan keputusan terhadap Budi Gunawan.
"Saya melihat perkembangan yang ada persoalan melantik atau tidak dilantik itu kan ahli hukum ada dua. Ada yang bilang melantik, ada juga
enggak aapa-apa
enggak dilantik," tegas dia.
Presiden, lanjut dia, tinggal memutuskan saja. Banyak persepsi negatif kepada presiden jika dilantik akan mengganggu agenda ke depan. Djayadi juga mengingatkan Presiden tak lupakan dukungan besar dari masyarakat yang harus diutamakan.
"Mumpung saat ini hasil riset opini baru dari LSI tingkat kepercayaan indonesia terhadap presiden masih 80%, itu harus dijaga kepercayaan masyarakat. Jangan sampai masyarakat tidak percaya kepada Jokowi, kepercayaan itu berakibat menurun," jelas Djayadi.
Masalah dilantik atau tidaknya, kata dia, mengarah ke ranah hukum dan politik. Untuk itu, dia menegaskan, Jokowi segera mengambil keputusan ini dengan cepat dan harus ada terobosan. Sebab masih banyak agenda penting Presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
