medcom.id, Jakarta: Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu menggunakan istilah 'petugas partai' untuk para kadernya. Istilah itu juga ditujukan untuk Presiden Joko Widodo.
Peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai Megawati harus berhati-hati dalam menggunakan istilah 'petugas partai', terutama untuk Presiden Joko Widodo.
"Menurut saya, perlu hati-hati menggunakan diksi 'petugas partai' di ranah publik karena tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama. Yang terjadi justru menimbulkan kontroversi di ranah publik," kata Karyono Wibowo di Jakarta, Senin, (13/4/2015), seperti dikutip Antara.
Apalagi, Karyono mengatakan sebagian masyarakat memaknai istilah 'petugas partai; itu sebagai konotasi negatif sehingga menimbulkan persepsi negatif.
Menurut Karyono, istilah 'petugas partai' oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai kata-kata yang merendahkan Presiden Jokowi. Jokowi jadi dianggap sebagai seorang petugas seperti robot dan hanya menjadi 'boneka partai'.
"Namun, bila istilah tersebut diletakkan dalam perspektif kepartaian,
memang tidak ada yang salah," ujarnya.
Karyono mengatakan cara berkomunikasi Megawati yang menggunakan istilah 'petugas partai' tidak salah bila ditujukan kepada kader partai. Siapa pun yang menjadi kader partai memang harus bersedia menjadi petugas partai.
"Apalagi, istilah itu juga sudah kerap diucapkan Megawati jauh sebelum Jokowi menjadi preside yang diusung PDI Perjuangan," tuturnya.
Menurut Karyono, istilah 'petugas partai' perlu dimaknai bahwa kader partai harus melaksanakan ideologi dan garis perjuangan partai, tak terkecuali Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan dan kini menjadi Presiden RI. Istilah yang kembali diucapkan Megawati dalam Kongres PDI Perjuangan di Bali itu, menurut Karyono, ditujukan untuk membangkitkan kesadaran publik tentang makna seorang kader partai yang harus menjalankan ideologi dan garis perjuangan partai.
Bahkan, pidato tersebut secara tersirat berusaha memberi peringatan dan teguran kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar dalam menjalankan pemerintahan tetap mematuhi dan memegang teguh konstitusi.
"Pidato Megawati saat pembukaan kongres juga menegaskan sikap kritis PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Pidato tersebut bisa ditafsirkan sebagai peringatan dan teguran bagi pemerintah," katanya.
medcom.id, Jakarta: Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu menggunakan istilah 'petugas partai' untuk para kadernya. Istilah itu juga ditujukan untuk Presiden Joko Widodo.
Peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai Megawati harus berhati-hati dalam menggunakan istilah 'petugas partai', terutama untuk Presiden Joko Widodo.
"Menurut saya, perlu hati-hati menggunakan diksi 'petugas partai' di ranah publik karena tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama. Yang terjadi justru menimbulkan kontroversi di ranah publik," kata Karyono Wibowo di Jakarta, Senin, (13/4/2015), seperti dikutip
Antara.
Apalagi, Karyono mengatakan sebagian masyarakat memaknai istilah 'petugas partai; itu sebagai konotasi negatif sehingga menimbulkan persepsi negatif.
Menurut Karyono, istilah 'petugas partai' oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai kata-kata yang merendahkan Presiden Jokowi. Jokowi jadi dianggap sebagai seorang petugas seperti robot dan hanya menjadi 'boneka partai'.
"Namun, bila istilah tersebut diletakkan dalam perspektif kepartaian,
memang tidak ada yang salah," ujarnya.
Karyono mengatakan cara berkomunikasi Megawati yang menggunakan istilah 'petugas partai' tidak salah bila ditujukan kepada kader partai. Siapa pun yang menjadi kader partai memang harus bersedia menjadi petugas partai.
"Apalagi, istilah itu juga sudah kerap diucapkan Megawati jauh sebelum Jokowi menjadi preside yang diusung PDI Perjuangan," tuturnya.
Menurut Karyono, istilah 'petugas partai' perlu dimaknai bahwa kader partai harus melaksanakan ideologi dan garis perjuangan partai, tak terkecuali Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan dan kini menjadi Presiden RI. Istilah yang kembali diucapkan Megawati dalam Kongres PDI Perjuangan di Bali itu, menurut Karyono, ditujukan untuk membangkitkan kesadaran publik tentang makna seorang kader partai yang harus menjalankan ideologi dan garis perjuangan partai.
Bahkan, pidato tersebut secara tersirat berusaha memberi peringatan dan teguran kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar dalam menjalankan pemerintahan tetap mematuhi dan memegang teguh konstitusi.
"Pidato Megawati saat pembukaan kongres juga menegaskan sikap kritis PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Pidato tersebut bisa ditafsirkan sebagai peringatan dan teguran bagi pemerintah," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
