medcom.id, Jakarta: Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jendral PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk membentuk komite etik. Hal ini dilakukan supaya, sebagai institusi penegak hukum KPK selalu bersikap netral, dan tidak ada oknum yang terpengaruh kepentingan politik.
"Maka dari itu kami merekomendasikan kepada KPK untuk membentuk komite etik," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jendral PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di Kantor Tim Sukses Pemenangan Jokowi-JK, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2015).
Hasto membenarkan adanya pertemuan Ketua KPK, Abraham Samad dengan sejumlah petinggi partai politik pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk pencalonan Samad sebagai Cawapres pendamping Jokowi di Pilpres 2014 lalu. "Saya pribadi dan bapak Hendro Priyono serta beberapa saksi yang kami memiliki siap memberikan keterangan sebagai saksi," imbuh Hasto.
Menurut Hasto, banyak penanganan kasus korupsi besar di KPK menjadi kurang tertangani dengan baik. Sebab, ada kepentingan politik oknum di dalam institusi tersebut. "Akibatnya, karena kepentingan politik oknum di dalamnya, maka penanganan kasus korupsi besar menjadi kurang tertangani dengan baik," ujar Hasto.
Hasto menegaskan, seluruh Komisioner KPK harus bebas dari berbagai kepentingan politik yang berada di luarnya. Maka dari itu KPK harus bertindak dengan mengedepankan hukum yang berkeadilan. "Kami menghimbau semua pihak untuk mengedepankan supremasi hukum, mengedepankan kepentingan publik, dan mengembangkan sikap jujur serta kenegarawanan," pungkas Hasto.
medcom.id, Jakarta: Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jendral PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk membentuk komite etik. Hal ini dilakukan supaya, sebagai institusi penegak hukum KPK selalu bersikap netral, dan tidak ada oknum yang terpengaruh kepentingan politik.
"Maka dari itu kami merekomendasikan kepada KPK untuk membentuk komite etik," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jendral PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di Kantor Tim Sukses Pemenangan Jokowi-JK, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2015).
Hasto membenarkan adanya pertemuan Ketua KPK, Abraham Samad dengan sejumlah petinggi partai politik pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk pencalonan Samad sebagai Cawapres pendamping Jokowi di Pilpres 2014 lalu. "Saya pribadi dan bapak Hendro Priyono serta beberapa saksi yang kami memiliki siap memberikan keterangan sebagai saksi," imbuh Hasto.
Menurut Hasto, banyak penanganan kasus korupsi besar di KPK menjadi kurang tertangani dengan baik. Sebab, ada kepentingan politik oknum di dalam institusi tersebut. "Akibatnya, karena kepentingan politik oknum di dalamnya, maka penanganan kasus korupsi besar menjadi kurang tertangani dengan baik," ujar Hasto.
Hasto menegaskan, seluruh Komisioner KPK harus bebas dari berbagai kepentingan politik yang berada di luarnya. Maka dari itu KPK harus bertindak dengan mengedepankan hukum yang berkeadilan. "Kami menghimbau semua pihak untuk mengedepankan supremasi hukum, mengedepankan kepentingan publik, dan mengembangkan sikap jujur serta kenegarawanan," pungkas Hasto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(YDH)
