medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, dua opsi yang diperdebatkan di dalam RUU Pilkada belum ada kesepahaman utuh oleh pendukung masing-masing fraksi pendukung. Menurutnya, setiap opsi ada substansi yang belum disepakati, kendati mendukung opsi yang sama.
"Opsi yang tersedia, seolah-olah sudah mengerucut menjadi dua opsi, ialah mempertahankan langsung dan ingin diubah dengan cara DPRD. Tapi ini juga tidak sama, karena masih ada beberapa varian atau turunan anak cicit dari dua ini, yang masing-masing fraksi pun berbeda," kata Prio di sela-sela Sidang Paripurna di Gedung DPR-MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, (25/9/2014).
Priyo menjelaskan tidak otomatis semua yang memilih langsung pun kemudian satu bahasa ketika melihat tentang persyaratan substansi. Salah satu substansi yang dicontohkan oleh Priyo ialah soal kerabat kepala daerah yang akan ikut pencalonan kepala daerah.
"Boleh tidaknya istri dari bupati, wali kota, atau gubernur, atau saudara, atau mungkin anak-anak bisa mencalonkan atau tidak. Itupun terjadi berbagai macam varian," tukas Priyo.
Singkat kata, lanjut Priyo yang juga sebagai pemimpin Sidang Paripurna hari ini, mengaku menetapkan RUU Pilkada sebagau UU tidak mudah. "Seolah-olah bisa dikerucutkan menjadi dua, padahal sebenarnya tidak. Karena Demokrat sendiri punya opsi tersendiri, yang juga tidak sama dengan dua varian yang tadi disampaikan," tukas dia.
Dengan demikian, konfigurasi yang masih luas demikian itu, Priyo akan mencoba membawa sidang untuk mengerucut pada beberapa pilihan saja. Priyo berharap dalam pengesahan RUU Pilkada tersebut tidak melalui voting.
"Mudah-mudahan kalau bisa voting dihindari, tapi kalau itu tidak bisa kita hindari, apa boleh buat. Voting adalah jalan yang sah untuk menentukan bagaimana RUU tentang pilkada ini," tandas Priyo.
Menurut Priyo, pihaknya akan menggunakan cara lobi politik untuk menghasilkan keputusan yang berdasarkan musyawarah mufakat.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, dua opsi yang diperdebatkan di dalam RUU Pilkada belum ada kesepahaman utuh oleh pendukung masing-masing fraksi pendukung. Menurutnya, setiap opsi ada substansi yang belum disepakati, kendati mendukung opsi yang sama.
"Opsi yang tersedia, seolah-olah sudah mengerucut menjadi dua opsi, ialah mempertahankan langsung dan ingin diubah dengan cara DPRD. Tapi ini juga tidak sama, karena masih ada beberapa varian atau turunan anak cicit dari dua ini, yang masing-masing fraksi pun berbeda," kata Prio di sela-sela Sidang Paripurna di Gedung DPR-MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, (25/9/2014).
Priyo menjelaskan tidak otomatis semua yang memilih langsung pun kemudian satu bahasa ketika melihat tentang persyaratan substansi. Salah satu substansi yang dicontohkan oleh Priyo ialah soal kerabat kepala daerah yang akan ikut pencalonan kepala daerah.
"Boleh tidaknya istri dari bupati, wali kota, atau gubernur, atau saudara, atau mungkin anak-anak bisa mencalonkan atau tidak. Itupun terjadi berbagai macam varian," tukas Priyo.
Singkat kata, lanjut Priyo yang juga sebagai pemimpin Sidang Paripurna hari ini, mengaku menetapkan RUU Pilkada sebagau UU tidak mudah. "Seolah-olah bisa dikerucutkan menjadi dua, padahal sebenarnya tidak. Karena Demokrat sendiri punya opsi tersendiri, yang juga tidak sama dengan dua varian yang tadi disampaikan," tukas dia.
Dengan demikian, konfigurasi yang masih luas demikian itu, Priyo akan mencoba membawa sidang untuk mengerucut pada beberapa pilihan saja. Priyo berharap dalam pengesahan RUU Pilkada tersebut tidak melalui
voting.
"Mudah-mudahan kalau bisa
voting dihindari, tapi kalau itu tidak bisa kita hindari, apa boleh buat.
Voting adalah jalan yang sah untuk menentukan bagaimana RUU tentang pilkada ini," tandas Priyo.
Menurut Priyo, pihaknya akan menggunakan cara lobi politik untuk menghasilkan keputusan yang berdasarkan musyawarah mufakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
