medcom.id, Jakarta: Koalisi Merah Putih (KMP) unggul jumlah kursi di parlemen. Kondisi ini membuat koalisi pendukung Prabowo-Hatta pada Pilpres lalu itu berkonsentrasi untuk menjadi penyeimbang di legislatif.
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung menuturkan pihaknya akan fokus mempelajari UU yang relevan untuk diperbaiki atau direvisi. Terutama UU yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.
Kualitas dan kuantitas revisi akan menjadi acuan dalam menilai sejauh mana KMP menjalankan visi dan misinya sebagai kekuatan penyeimbang. "Revisi ini menjadi tolok ukur menjalankan visi dan misi dalam KMP," kata Akbar saat ditemui Lobby Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2014).
Sementara terkait Pidato kenegaraan perdana Jokowi, Akbar menilai dalam lima tahun, sulit bagi pemerintahan baru untuk menghasilkan perubahan dan prestasi yang signifkan. Namun demikian dia berjanji KMP akan tetap memantau kinerja pemerintah sesuai amanat konstitusi.
Yang jelas, tandas Akbar, KMP akan tetap memposisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan. "KMP jelas memposisikan kekuatan di luar pemerintah, kekuatan penyeimbang," pungkas Akbar.
medcom.id, Jakarta: Koalisi Merah Putih (KMP) unggul jumlah kursi di parlemen. Kondisi ini membuat koalisi pendukung Prabowo-Hatta pada Pilpres lalu itu berkonsentrasi untuk menjadi penyeimbang di legislatif.
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung menuturkan pihaknya akan fokus mempelajari UU yang relevan untuk diperbaiki atau direvisi. Terutama UU yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.
Kualitas dan kuantitas revisi akan menjadi acuan dalam menilai sejauh mana KMP menjalankan visi dan misinya sebagai kekuatan penyeimbang. "Revisi ini menjadi tolok ukur menjalankan visi dan misi dalam KMP," kata Akbar saat ditemui Lobby Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2014).
Sementara terkait Pidato kenegaraan perdana Jokowi, Akbar menilai dalam lima tahun, sulit bagi pemerintahan baru untuk menghasilkan perubahan dan prestasi yang signifkan. Namun demikian dia berjanji KMP akan tetap memantau kinerja pemerintah sesuai amanat konstitusi.
Yang jelas, tandas Akbar, KMP akan tetap memposisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan. "KMP jelas memposisikan kekuatan di luar pemerintah, kekuatan penyeimbang," pungkas Akbar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)