medcom.id, Jakarta: Keputusan resmi Partai Demokrat yang mendukung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, harus dapat diterima semua pihak. Terutama Koalisi Merah Putih yang mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada melalui DPRD.
Politisi Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengaku terkejut dengan sikap yang diambil Partai Demokrat. Namun, dirinya mengapresiasi langkah ini dengan menghormati hasil keputusan resmi Partai Demokrat dalam menyikapi Pilkada.
"Kita ini harus terbiasa menghormati pandangan yang bebas terbuka, jadi begitu mendengar pernyataan resmi Partai Demokrat, sikap pertama yang akan diambil KMP hormati itu walaupun terkejut ataupun kaget. Tapi pernyataan itu wujud disampaikan ketua harian partai Demokrat," kata Priyo di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2014).
Namun, Ketua DPR RI ini meminta kepada partai politik yang mendukung Pilkada langsung untuk tetap menjaga keharmonisan berpolitik dengan adanya perbedaan pendapat yang kini hangat diperdebatkan di parlemen.
"Pihak-pihak lain juga harus menghormati 5 atau 6 fraksi yang tetap tegas Pilkada yang lebih efisien dan hemat, menghindari konflik horizontal dan tidak kalah demokratisnya sistim melalui DPRD," ujar dia.
Menurut Dia, kedua sistim yang kini tengah diperdebatkan merupakan sama-sama sistim yang demokratis. Maski akhirnya RUU Pilkada disahkan bukan berarti sebuah kemunduran demokrasi.
"Kedua-duanya merupakan cara yang halal, ini menyangkut pilihan kita, ini tidak berbicara mundur atau tidak mundur dalam demokrasi. Tidak," tandas Priyo.
Bahkan, Ia menilai perubahan sikap Partai Demokrat ini dapat berdampak luas, tidak hanya di Demokrat tapi dapat berdampak dengan pemerintahan ke depan. Dengan perubahan sikap ini yang semula mendukung RUU Pilkada, kemudian merubah haluan 180 derajat dengan mendukung Pilkada langsung dikhawatirkan dapat menghambat keputusan pengesahan RUU Pilkada yang berlangsung 25 September mendatang.
"Paripurna tetap dijalankan untuk memutuskan yang terbaik. Mayoritas DPR menginginkan pemilihan di DPRD tapi pemerintah berubah fikiran. Putar balik, balik arah 180 derajat maka kami pesimis akan diputuskan dengan baik," kata dia.
medcom.id, Jakarta: Keputusan resmi Partai Demokrat yang mendukung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, harus dapat diterima semua pihak. Terutama Koalisi Merah Putih yang mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada melalui DPRD.
Politisi Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengaku terkejut dengan sikap yang diambil Partai Demokrat. Namun, dirinya mengapresiasi langkah ini dengan menghormati hasil keputusan resmi Partai Demokrat dalam menyikapi Pilkada.
"Kita ini harus terbiasa menghormati pandangan yang bebas terbuka, jadi begitu mendengar pernyataan resmi Partai Demokrat, sikap pertama yang akan diambil KMP hormati itu walaupun terkejut ataupun kaget. Tapi pernyataan itu wujud disampaikan ketua harian partai Demokrat," kata Priyo di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2014).
Namun, Ketua DPR RI ini meminta kepada partai politik yang mendukung Pilkada langsung untuk tetap menjaga keharmonisan berpolitik dengan adanya perbedaan pendapat yang kini hangat diperdebatkan di parlemen.
"Pihak-pihak lain juga harus menghormati 5 atau 6 fraksi yang tetap tegas Pilkada yang lebih efisien dan hemat, menghindari konflik horizontal dan tidak kalah demokratisnya sistim melalui DPRD," ujar dia.
Menurut Dia, kedua sistim yang kini tengah diperdebatkan merupakan sama-sama sistim yang demokratis. Maski akhirnya RUU Pilkada disahkan bukan berarti sebuah kemunduran demokrasi.
"Kedua-duanya merupakan cara yang halal, ini menyangkut pilihan kita, ini tidak berbicara mundur atau tidak mundur dalam demokrasi. Tidak," tandas Priyo.
Bahkan, Ia menilai perubahan sikap Partai Demokrat ini dapat berdampak luas, tidak hanya di Demokrat tapi dapat berdampak dengan pemerintahan ke depan. Dengan perubahan sikap ini yang semula mendukung RUU Pilkada, kemudian merubah haluan 180 derajat dengan mendukung Pilkada langsung dikhawatirkan dapat menghambat keputusan pengesahan RUU Pilkada yang berlangsung 25 September mendatang.
"Paripurna tetap dijalankan untuk memutuskan yang terbaik. Mayoritas DPR menginginkan pemilihan di DPRD tapi pemerintah berubah fikiran. Putar balik, balik arah 180 derajat maka kami pesimis akan diputuskan dengan baik," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LHE)
