Peremajaan Alutsista Disebut Hal Mutlak

Jakarta: Pemerintah diminta segera melakukan peremajaan alat utama sistem senjata (alutsista) Indonesia. Peremajaan tidak boleh dilakukan setelah ada peristiwa kecelakaan. "Hal ini (peremajaan alutsista) bukan karena adanya kejadian tenggelamnya KRI Nanggala tetapi memang menjadi sebuah kebutuhan dari negara yang kuat," kata anggota Komisi I DPR Kresna Dewanata Phrosakh kepada Medcom.id, Rabu, 28 April 2021. Politikus Partai NasDem itu menilai keterbatasan anggaran seharusnya bukan menjadi kendala peremajaan alutsista. Peremajaan bisa dilakukan secara bertahap. "Pastinya pemerintah bisa memilah dan memilih apa yang menjadi prioritas dalam hal peremajaan alutsista," kata dia. Komisi I DPR selalu mendorong pemerintah melakukan peremajaan dan peningkatan kualitas alutsista. Sehingga, TNI memiliki alutsista yang baik, handal, modern, dan canggih. "Kita selalu mendorong adanya peningkatan kualitas alutsista negara kita," kata dia. Baca: Galang Dana Beli Kapal Pengganti KRI Nanggala-402 Terkumpul Rp365 Juta Di sisi lain, dia berkabung atas kejadian yang menimpa KRI Nanggala-402. Tenggelamnya KRI Nanggala diharap kejadian terakhir kecelakaan alutsista Indonesia. "Semoga penyebab dari tenggelamnya KRI Nanggala ini segera diketahui oleh kita semua sehingga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua khususnya di bidang pertahanan," ujar dia.