Jakarta: Komisi I DPR janji tak akan memberikan perlakuan khusus kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo merupakan Ketua Umum Gerindra sekaligus eks calon presiden pada Pemilu 2019.
"Jadi tentu kita tidak melihat lagi background beliau apa, tapi kita akan saling menghormati sebagai mitra kami, sebagai menteri pertahanan," kata Ketua Komisi I Meutya Hafid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2019.
Prabowo akan diperlakukan sama seperti menteri yang menjadi mitra komisi I. Legislator juga tetap akan kritis dan mengawasi secara maksimal kinerja Kementerian Pertahanan.
"Kami harapkan bisa bekerja sama dengan baik dengan Kementerian Pertahanan, dalam hal ini Pak Prabowo," ungkap politikus Golkar itu.
Menurut Meutya, pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Sehingga, DPR tidak boleh membedakan perlakuan kepada setiap mitra kerjanya.
"Komisi I tentu akan bekerja sama dengan baik dengan semua mitra, termasuk Pak Prabowo mantan capres, namun saat ini menjadi menteri pertahanan," ujarnya.
Formasi komisi I rampung disahkan. Meutya didapuk menjadi ketua komisi I. Sedangkan, kursi wakil ketua ditempati Utut Adianto (PDI Perjuangan), Bambang Kristiono (Gerindra), Teuku Riefky Harsya (Demokrat), dan Abdul Kharis Almasyhari (PKS).
Komisi ini akan membidangi pertahanan, informasi dan luar negeri. Mitra kerja komisi I yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Luar Negeri.
Jakarta: Komisi I DPR janji tak akan memberikan perlakuan khusus kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo merupakan Ketua Umum Gerindra sekaligus eks calon presiden pada Pemilu 2019.
"Jadi tentu kita tidak melihat lagi
background beliau apa, tapi kita akan saling menghormati sebagai mitra kami, sebagai menteri pertahanan," kata Ketua Komisi I Meutya Hafid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2019.
Prabowo akan diperlakukan sama seperti menteri yang menjadi mitra komisi I. Legislator juga tetap akan kritis dan mengawasi secara maksimal kinerja Kementerian Pertahanan.
"Kami harapkan bisa bekerja sama dengan baik dengan Kementerian Pertahanan, dalam hal ini Pak Prabowo," ungkap politikus Golkar itu.
Menurut Meutya, pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Sehingga, DPR tidak boleh membedakan perlakuan kepada setiap mitra kerjanya.
"Komisi I tentu akan bekerja sama dengan baik dengan semua mitra, termasuk Pak Prabowo mantan capres, namun saat ini menjadi menteri pertahanan," ujarnya.
Formasi komisi I rampung disahkan. Meutya didapuk menjadi ketua komisi I. Sedangkan, kursi wakil ketua ditempati Utut Adianto (PDI Perjuangan), Bambang Kristiono (Gerindra), Teuku Riefky Harsya (Demokrat), dan Abdul Kharis Almasyhari (PKS).
Komisi ini akan membidangi pertahanan, informasi dan luar negeri. Mitra kerja komisi I yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Luar Negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
