NEWSTICKER
Ilustrasi. FOTO: MI/RAMDANI
Ilustrasi. FOTO: MI/RAMDANI

Panja Vs Pansus Jiwasraya

Nasional Jiwasraya
Nur Azizah • 16 Januari 2020 09:12
Jakarta: Wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) Jiwasraya sempat menguat saat kasus dugaan korupsi pada perusahaan asuransi milik negara itu terendus. Partai politik berbondong-bondong meminta DPR segera membentuk pansus.
 
Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, dan Partai Gerinda paling vokal dengan kasus ini. Mereka ingin tahu akar masalahnya sehingga geram mau mengusut kasus tersebut.
 
Wacana pansus Jiwasraya sempat dibawa ke Sidang Paripurna pada Senin, 13 Januari 2020. Sidang dihujani interupsi. Tak semua fraksi setuju.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pansus Jiwasraya kembali menjadi isu liar. Selang sehari, Pimpinan DPR dan MPR dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Negara, Jakarta. Mereka membicarakan krisis keuangan yang menimpa perusahaan pelat merah itu.
 
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut pemerintah sudah mengambil langkah cepat. Menurut dia, pansus tak bisa mengimbangi.
 
Politikus Gerindra itu pun mendorong seluruh komisi membuat panitia kerja (panja). Dia menilai panja lebih efektif karena pembentukannya tak memakan waktu lama.
 
"Menurut saya pansus terlalu lama prosesnya karena pemerintah itu sudah melakukan hal-hal yang perlu kita respons cepat. Kalau panja kan cepat saja, hari ini bisa segera bikin panja di masing-masing komisi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020.
 
Dasco meminta Komisi VI DPR membentuk panja untuk mengawasi BUMN dan supervisi kinerja Jiwasraya. Komisi XI juga diminta membentuk panja untuk melakukan pengawasan keuangan.
 
"Kita minta buat panja. Komisi III untuk mengawasi dan supervisi hal-hal yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung kemarin," ujar Dasco.
 
Tak sampai 12 jam dari pernyataan Dasco, Komisi VI DPR yang membidangi urusan BUMN memutuskan membentuk Panja Jiwasraya. Anggota Komisi VI Rieke Diah Pitaloka berharap panja bisa mengusut tuntas kasus yang merugikan keuangan nasabah hingga Rp13 triliun itu.
 
Kelemahan panja
 
Pembentukan panja dinilai sebagian legislator tak mampu menyelesaikan masalah Jiwasraya. Pasalnya, panja tak sekuat pansus.
 
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini ingin Pansus Jiwasraya tetap dibentuk. Menurut dia, pansus akan membahas kasus ini lebih komprehensif. Cepat atau tidaknya pengusutan tergantung pada keseriusan DPR.
 
"Panja ini kan daya kekuatannya tidak seluas pansus. Pansus ini kan akan melintasi berbagai macam komisi, lembaga, dan kementerian terkait nantinya," kata Jazuli.
 
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung. Menurut dia, pansus mampu mengurai kasus Jiwasraya secara komprehensif dengan melibatkan semua komisi di Parlemen.
 
"Tidak bisa hanya dibebankan di Komisi VI dan XI. Ini masalah lintas komisi," ujar dia.
 

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif