Asuransi Jiwasyara. Foto : MI/Ramdani.
Asuransi Jiwasyara. Foto : MI/Ramdani.

Kasus Jiwasraya Dibawa ke DPR Pekan Depan

Ekonomi Jiwasraya
Desi Angriani • 15 Januari 2020 21:03
Jakarta: Menteri BUMN Erick Thohir akan membawa kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ke DPR pekan depan. Kasus tersebut akan dibuka dan dibahas secara transparan.
 
"Nanti 20 Januari 2020. Ada pertemuan antara kami, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan DPR," katanya di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020.
 
Erick menambahkan skema penyelamatan asuransi pelat merah tersebut juga akan dibahas bersama legislatif. Di antaranya holdingisasi BUMN asuransi maupun penjualan aset. Dari upaya itu, Erick menaksir dana masuk sebesar Rp1,5 triliun untuk membayar cicilan dana nasabah.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Yang pasti kita amat sangat priortiaskan sesuai arahan presiden untuk penyelesaian nasabah," pungkas dia.
 
Jiwasraya diketahui melakukan rekayasa laporan keuangan sejak 2006 demi memperoleh izin penjualan produk JS Saving Plan. Asuransi pelat merah itu banyak menempatkan 95 persen dana investasi di saham-saham gorengan.
 
Berdasarkan dugaan awal, total dana yang diinvestasikan di saham sampah tersebut mencapai Rp5,7 triliun atau 22,4 persen dari total investasi Jiwasraya.
 
Tidak hanya itu, 98 persen dari dana investasi di reksa dana atau senilai Rp14,9 triliun dititipkan pengelolaannya kepada perusahaan-perusahaan manajer investasi dengan kinerja buruk.
 
Hingga Agustus 2019, Jiwasraya menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun. Jiwasraya membutuhkan dana Rp32,89 triliun agar bisa mencapai rasio Risk Based Capital (RBC) minimal 120 persen.
 
Dalam pengusutan kasus Jiwasraya, Kejagung akhirnya menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi di PT Jiwasraya.
 
Kelima orang tersebut yakni mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim; mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya, Syahmirwan; mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya; Hary Prasetyo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), Heru Hidayat; dan Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro.
 
Mereka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kelimanya juga terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif