Jakarta: Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengapresiasi komitmen Indonesia membangun sistem pengamanan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Ini disampaikan Dirjen WHO Thedros Adhanom Ghebrayesus saat pertemuan bilateral dengan delegasi DPR Willy Aditya di sela-sela Sidang Parlemen Dunia (IPU) ke-141 di Beograd, Serbia.
Thedros mengatakan pertemuan buat mendapat masukan dari Indonesia dalam isu security health. Masukan ini penting mengingat pelaksanaan SJSN lewat BJPS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dinilai cukup berhasil.
Thedros menyebut masukan Indonesia penting bagi WHO dalam upaya mengimplementasikan resolusi reformasi pelayanan kesehatan (UHC). “Dalam kesempatan ini kami juga meminta dukungan Indonesia dalam upaya kami menangani isu UHC ini,” ungkap Thedros dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019.
Anggota fraksi NasDem Willy Aditya menyatakan akan membahas isu-isu tersebut dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementaerian Kesehatan. Ia bakal menjadikan masalah kesehatan sebagai prioritas.
“Dan akan terus bertukar informasi dengan WHO sebagai bentuk komitmen bersama dalam isu security health ini,” kata Willy.
Willy sempat menjelaskan keberhasilan SJSN kepada Thedros dan tim. Selama lima tahun sejak diimplementasikan SJSN telah mencakup 223 juta orang.
“Mewakili 83,5% dari total populasi,” papar Willy.
Dia melanjutkan 44% dari asuransi kesehatan nasional saat ini dibiayai negara. Anggaran dibebankan ke pemerintah daerah untuk menyubsidi mereka yang tidak mampu membayar iuran.
Selain itu, 96% dari total pemerintah kabupaten di Indonesia telah mengintegrasikan asuransi kesehatan lokal ke asuransi kesehatan nasional. Selanjutnya, lebih dari 25 ribu penyedia layanan kesehatan telah terdaftar dan terintegrasi ke dalam jaringan.
"Perawatannya juga diperuntukan bagi hampir semua penyakit dan wabah, termasuk penyakit menular. Ini semua ditanggung oleh asuransi kesehatan nasional kita,” papar Willy.
Pemerintah Indonesia juga terus meningkatkan kualitas, akses, dan fasilitas layanan kesehatan. Lebih dari 75% perawatan kesehatan primer di Indonesia telah terakreditasi.
“Upaya memperkuat sistem kesehatan ini dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi erat antara berbagai tingkat pemerintah dan pemangku kepentingan yang terkait lainnya,” kata dia.
Willy menyampaikan Indonesia akan menjadi Ketua Foreign Policy and Global Health pada 2020 dengan tema Affordable Health Care for All. Indonesia mengundang WHO berpartisipasi pada forum itu.
Jakarta: Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengapresiasi komitmen Indonesia membangun sistem pengamanan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Ini disampaikan Dirjen WHO Thedros Adhanom Ghebrayesus saat pertemuan bilateral dengan delegasi DPR Willy Aditya di sela-sela Sidang Parlemen Dunia (IPU) ke-141 di Beograd, Serbia.
Thedros mengatakan pertemuan buat mendapat masukan dari Indonesia dalam isu
security health. Masukan ini penting mengingat pelaksanaan SJSN lewat BJPS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dinilai cukup berhasil.
Thedros menyebut masukan Indonesia penting bagi WHO dalam upaya mengimplementasikan resolusi reformasi pelayanan kesehatan (UHC). “Dalam kesempatan ini kami juga meminta dukungan Indonesia dalam upaya kami menangani isu UHC ini,” ungkap Thedros dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019.
Anggota fraksi NasDem Willy Aditya menyatakan akan membahas isu-isu tersebut dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementaerian Kesehatan. Ia bakal menjadikan masalah kesehatan sebagai prioritas.
“Dan akan terus bertukar informasi dengan WHO sebagai bentuk komitmen bersama dalam isu security health ini,” kata Willy.
Willy sempat menjelaskan keberhasilan SJSN kepada Thedros dan tim. Selama lima tahun sejak diimplementasikan SJSN telah mencakup 223 juta orang.
“Mewakili 83,5% dari total populasi,” papar Willy.
Dia melanjutkan 44% dari asuransi kesehatan nasional saat ini dibiayai negara. Anggaran dibebankan ke pemerintah daerah untuk menyubsidi mereka yang tidak mampu membayar iuran.
Selain itu, 96% dari total pemerintah kabupaten di Indonesia telah mengintegrasikan asuransi kesehatan lokal ke asuransi kesehatan nasional. Selanjutnya, lebih dari 25 ribu penyedia layanan kesehatan telah terdaftar dan terintegrasi ke dalam jaringan.
"Perawatannya juga diperuntukan bagi hampir semua penyakit dan wabah, termasuk penyakit menular. Ini semua ditanggung oleh asuransi kesehatan nasional kita,” papar Willy.
Pemerintah Indonesia juga terus meningkatkan kualitas, akses, dan fasilitas layanan kesehatan. Lebih dari 75% perawatan kesehatan primer di Indonesia telah terakreditasi.
“Upaya memperkuat sistem kesehatan ini dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi erat antara berbagai tingkat pemerintah dan pemangku kepentingan yang terkait lainnya,” kata dia.
Willy menyampaikan Indonesia akan menjadi Ketua Foreign Policy and Global Health pada 2020 dengan tema Affordable Health Care for All. Indonesia mengundang WHO berpartisipasi pada forum itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
