Jakarta: Kejaksaan Agung diminta fokus membasmi mafia tanah. Pasalnya, laporan masyarakat terkait mafia tanah sangat masif selama 2022, yakni mencapai 600 lebih melalui sarana aduan khusus.
“Jadi di tahun 2023, saya minta Kejagung berkolaborasi dengan beberapa lembaga terkait untuk berantas habis mafia tanah ini," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Kamis, 29 Desember 2022.
Bendahara Umum DPP Partai NasDem itu menyampaikan keberadaan mafia itu sangat meresahkan. Selain memberikan rasa ketidakadilan, mafia tanah dinilai mengganggu kelancaran pembangunan dan kepastian investasi di Indonesia.
"Jangan sampai hal-hal seperti ini terus menghambat pertumbuhan negara kita,” ungkap dia.
Selain itu, Sahroni mengapresiasi program hotline pengaduan mafia tanah yang dibuat Kejaksaan Agung. Program tersebut mampu menyerap banyak aduan dari masyarakat.
Dia berharap Kejaksaan Agung fokus memberantas mafia tanah. Sebab, masyarakat dinilai tak berdaya menghadapi mafia tanah.
"Mereka (masyarakat) sangat berharap pada Kejagung untuk dapat menuntaskan permasalahan ini,” ujar dia.
Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan pihaknya menerima 641 pengaduan terkait mafia tanah yang dilayangkan oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, sepanjang 2022. Menurut Burhanuddin, laporan itu dilayangkan melalui sarana aduan khusus (hotline) selama periode Januari hingga 5 Desember 2022.
Jakarta:
Kejaksaan Agung diminta fokus membasmi
mafia tanah. Pasalnya, laporan masyarakat terkait mafia tanah sangat masif selama 2022, yakni mencapai 600 lebih melalui sarana aduan khusus.
“Jadi di tahun 2023, saya minta Kejagung berkolaborasi dengan beberapa lembaga terkait untuk berantas habis mafia tanah ini," kata Wakil Ketua Komisi III
DPR Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Kamis, 29 Desember 2022.
Bendahara Umum DPP Partai NasDem itu menyampaikan keberadaan mafia itu sangat meresahkan. Selain memberikan rasa ketidakadilan, mafia tanah dinilai mengganggu kelancaran pembangunan dan kepastian investasi di Indonesia.
"Jangan sampai hal-hal seperti ini terus menghambat pertumbuhan negara kita,” ungkap dia.
Selain itu, Sahroni mengapresiasi program
hotline pengaduan mafia tanah yang dibuat Kejaksaan Agung. Program tersebut mampu menyerap banyak aduan dari masyarakat.
Dia berharap Kejaksaan Agung fokus memberantas mafia tanah. Sebab, masyarakat dinilai tak berdaya menghadapi
mafia tanah.
"Mereka (masyarakat) sangat berharap pada Kejagung untuk dapat menuntaskan permasalahan ini,” ujar dia.
Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan pihaknya menerima 641 pengaduan terkait mafia tanah yang dilayangkan oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, sepanjang 2022. Menurut Burhanuddin, laporan itu dilayangkan melalui sarana aduan khusus (
hotline) selama periode Januari hingga 5 Desember 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
