Cianjur: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) tidak boleh dipolitisasi. Hal ini buntut pemberian bantuan Baznas berupa rehab rumah tidak layak huni (RTLH) kepada kader PDI Perjuangan (PDIP) di Wonosobo, Jawa Tengah.
"Saya kira seharusnya masalah Baznas itu tidak dikaitkan dengan kepartaian, tetap dengan kemuastahiqkan," ujar Ma'ruf disela meninjau warga terdampak gempa Cianjur, Jawa Barat, Rabu, 4 Januari 2023.
Ma'ruf menjelaskan Baznas telah memiliki aturan dalam menyalurkan bantuan terhadap warga yang membutuhkan. Baik untuk bantuan bersifat konsumtif atau rehabilitas rumah.
Oleh karena itu, Ma'ruf menegaskan Baznas tidak boleh memembeda-bedakan latar belakang penerima bantuan. Termasuk afilisi terhadap partai politik tertentu.
"Siapa yang berhak itu (mendapat bantuan), yang penting dia punya hak untuk memperoleh bantuan BAZNAS apapun partainya, saya kira tidak ada masalah," jelas Ma'ruf.
Sementara itu, Ketua Baznas Provinsi Jawa Tengah KH Ahmad Daroji mengatakan pihaknya tidak pernah menanyakan latar belakang partai dari penerima bantuan. Sepanjang penerima manfaat bantuan sesuai kriteria, yakni miskin maka berhak menerima bantuan Baznas.
"Hanya kebetulan, yang menyerahkan kok kader PDIP, lalu yang menerima kok kader PDIP. Itulah yang jadi inti masalah," ungkap dia di Semarang, Jawa Tengah, Senin, 2 Januari 2023.
Secara terpisah, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan program rehabilitasi itu sedari awal diniatkan menggunakan dana pribadi. Namun di lokasi pemberian bantuan, Ganjar baru tahu jika Baznas ikut hadir dan berniat membantu dengan nominal Rp20 juta.
Sebelumnya Baznas telah mengecek dan pemberian bantuan itu tidak menyalahi aturan dan ketentuan. Ganjar menerima uluran dari Baznas, meski sudah memperkirakan dana itu belum cukup.
"Saya estimasi pasti kurang karena untuk pembangunan sampai jadi butuh sekitar Rp50 juta. Nah sisanya nanti saya yang menyelesaikan," kata Ganjar, di Semarang, Sabtu, 31 Desember 2022.
Namun jika banyak pihak yang tidak setuju dengan keterlibatan Baznas, Ganjar setuju jika bantuan tersebut ditarik. Lagipula dana Baznas belum dicairkan.
Cianjur: Wakil Presiden (
Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (
Baznas) tidak boleh dipolitisasi. Hal ini buntut pemberian bantuan Baznas berupa rehab rumah tidak layak huni (RTLH) kepada kader PDI Perjuangan (
PDIP) di Wonosobo, Jawa Tengah.
"Saya kira seharusnya masalah Baznas itu tidak dikaitkan dengan kepartaian, tetap dengan kemuastahiqkan," ujar Ma'ruf disela meninjau warga terdampak gempa Cianjur, Jawa Barat, Rabu, 4 Januari 2023.
Ma'ruf menjelaskan Baznas telah memiliki aturan dalam menyalurkan bantuan terhadap warga yang membutuhkan. Baik untuk bantuan bersifat konsumtif atau rehabilitas rumah.
Oleh karena itu, Ma'ruf menegaskan Baznas tidak boleh memembeda-bedakan latar belakang penerima bantuan. Termasuk afilisi terhadap partai politik tertentu.
"Siapa yang berhak itu (mendapat bantuan), yang penting dia punya hak untuk memperoleh bantuan BAZNAS apapun partainya, saya kira tidak ada masalah," jelas Ma'ruf.
Sementara itu, Ketua Baznas Provinsi Jawa Tengah KH Ahmad Daroji mengatakan pihaknya tidak pernah menanyakan latar belakang partai dari penerima bantuan. Sepanjang penerima manfaat bantuan sesuai kriteria, yakni miskin maka berhak menerima bantuan Baznas.
"Hanya kebetulan, yang menyerahkan kok kader PDIP, lalu yang menerima kok kader PDIP. Itulah yang jadi inti masalah," ungkap dia di Semarang, Jawa Tengah, Senin, 2 Januari 2023.
Secara terpisah, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan program rehabilitasi itu sedari awal diniatkan menggunakan dana pribadi. Namun di lokasi pemberian bantuan, Ganjar baru tahu jika Baznas ikut hadir dan berniat membantu dengan nominal Rp20 juta.
Sebelumnya Baznas telah mengecek dan pemberian bantuan itu tidak menyalahi aturan dan ketentuan. Ganjar menerima uluran dari Baznas, meski sudah memperkirakan dana itu belum cukup.
"Saya estimasi pasti kurang karena untuk pembangunan sampai jadi butuh sekitar Rp50 juta. Nah sisanya nanti saya yang menyelesaikan," kata Ganjar, di Semarang, Sabtu, 31 Desember 2022.
Namun jika banyak pihak yang tidak setuju dengan keterlibatan Baznas, Ganjar setuju jika bantuan tersebut ditarik. Lagipula dana Baznas belum dicairkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
