BSSN Ajukan Tambahan Anggaran Rp1 Triliun untuk Pengamanan Pemilu 2024

Jakarta: Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk tahun 2023. Wakil Kepala BSSN Luki Hermawan menyampaikan ini kepada DPR. "Terkait perlunya dukungan anggaran tambahan untuk 2023, yakni Rp1 Triliun dengan perincian untuk pengamanan Pemilu 2024," papar Luki saat rapat dengar pendapat (RDP) BSSN dengan Komisi I DPR, Kamis, 1 September 2022. Luki menyebut kebutuhan untuk pengamanan jelang pemilu memang cukup besar. Khusus pengamanan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), BSSN membutuhkan tambahan anggaran Rp10 Miliar yang akan digunakan untuk mengamankan sepuluh aplikasi terkait pemilu. "Belum lagi dari MK, Dukcapil dan instansi lain yang banyak meminta keamanaan sistim kepada kita," terang dia.   Kemudian, untuk pengembangan pusat data tertentu, sebagai rekam cadang elektronik sekitar Rp699 Miliar. Lalu, untuk penguatan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN butuh tambahan anggaran sebesar Rp49 Miliar. "Rp200 Miliar juga diperlukan untuk penguatan serta menambah slot-slot yang ada di provider. Serta ada kebutuhan anggaran Rp155 Miliar untuk pengembangan politeknik siber Rp155 miliar," ungkap Luki. Terakhir, untuk kebutuhan literasi, serta perundang-undangan dan kesadaran hukum ketahanan siber, dibutuhkan sebesar Rp1 Miliar. Sementara itu, Luki menuturkan telah melakukan keamanan siber di Indonesia untuk 2023 sejak Januari hingga 29 Agustus. Dari data BSSN, terdeteksi 839 juta dan 634 anomali trafik internet di Indonesia. "Pada anomali terbanyak pada Januari, jenis anomali yang paling banyak, infeksi malware, kebocoran informasi dan exploid," papar dia. Luki membeberkan kebocoran publikasi data banyak terjadi di darkweb. Adapun darkweb ialah tempat berkumpulnya para penjahat untuk melakukan transaksi ilegal. "Kami melaksanakan partoli di deepweb dan darkweb. BSSN telah memberikan 1.264 notifikasi deteksi dan insiden siber kepada stakeholder," ungkap dia.