Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengidentifikasikan risiko perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan. Langkah tersebut wajib dilakukan agar Indonesia bisa merumuskan kebijakan dan mencegah ancaman itu.
"Saya perintahkan BMKG mengidentifikasi risiko iklim dan dampaknya secara menyeluruh. Identifikasi adaptasi apa saja yang bisa kita lakukan," ujar Jokowi dalam Rakornas BMKG 2022, Senin, 8 Agustus 2022.
Selain itu, Kepala Negara juga menginstruksikan BMKG terus memperkuat kualitas sumber daya manusia serta menyempurnakan sistem peringatan dini. Sekaligus, memperbarui peralatan permodelan cuaca yang menggabungkan informasi dari teknologi satelit.
"Perkuat juga informasi dan literasi terutama di wilayah pertanian dan perikanan sehingga para petani dan nelayan bisa mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrem," tutur Jokowi.
Dalam mengantisipasi ancaman perubahan iklim, Jokowi ingin petani dan nelayan menjadi kelompok yang harus diperhatikan. Berdasarkan proyeksi Food and Agriculturan Organization, lebih dari 500 juta petani yang memproduksi 80 persen pasokan pangan dunia menjadi kelompok paling terdampak perubahan iklim.
Jika tidak diantisipasi dengan baik, WHO memprediksi ada 13 juta orang di dunia yang kelaparan. Angka tersebut juga merupakan akumulasi dari dampak terhambatnya rantai pasok akibat perang antara Rusia dan Ukraina.
"Hati-hati, ini sangat serius. Kita perlu penanganan yang komprehensif, perlu antisipasi sedini mungkin, secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, dampak ini sangat serius dan seluruh pihak mesti memiliki kebijakan yang teruji dan tangguh. Terutama, untuk menjamin ketahanan pangan secara merata dan berkesinambungan.
"Serta sistem peringatan dini ketika bencana akan terjadi," kata Jokowi.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (
BMKG) mengidentifikasikan risiko perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan. Langkah tersebut wajib dilakukan agar Indonesia bisa merumuskan kebijakan dan mencegah ancaman itu.
"Saya perintahkan BMKG mengidentifikasi risiko iklim dan dampaknya secara menyeluruh. Identifikasi adaptasi apa saja yang bisa kita lakukan," ujar
Jokowi dalam Rakornas BMKG 2022, Senin, 8 Agustus 2022.
Selain itu, Kepala Negara juga menginstruksikan BMKG terus memperkuat kualitas sumber daya manusia serta menyempurnakan sistem peringatan dini. Sekaligus, memperbarui peralatan permodelan cuaca yang menggabungkan informasi dari teknologi satelit.
"Perkuat juga informasi dan literasi terutama di wilayah pertanian dan perikanan sehingga para petani dan nelayan bisa mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrem," tutur Jokowi.
Dalam mengantisipasi ancaman
perubahan iklim, Jokowi ingin petani dan nelayan menjadi kelompok yang harus diperhatikan. Berdasarkan proyeksi Food and Agriculturan Organization, lebih dari 500 juta petani yang memproduksi 80 persen pasokan pangan dunia menjadi kelompok paling terdampak perubahan iklim.
Jika tidak diantisipasi dengan baik, WHO memprediksi ada 13 juta orang di dunia yang kelaparan. Angka tersebut juga merupakan akumulasi dari dampak terhambatnya rantai pasok akibat perang antara Rusia dan Ukraina.
"Hati-hati, ini sangat serius. Kita perlu penanganan yang komprehensif, perlu antisipasi sedini mungkin, secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, dampak ini sangat serius dan seluruh pihak mesti memiliki kebijakan yang teruji dan tangguh. Terutama, untuk menjamin ketahanan pangan secara merata dan berkesinambungan.
"Serta sistem peringatan dini ketika bencana akan terjadi," kata Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
