Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta anggota legislatif berhenti untuk membuat undang-undang yang disponsori pihak tertentu. Hal itu menyebabkan adanya 42 ribu regulasi yang malah menjerat jalannya reformasi struktural.
"Yang dulu-dulu, UU kita ini banyak yang pakai sponsor. Ya blak-blakan saja, sehingga banyak titipan-titipan. Hal seperti itu yang harus kita hilangkan," kata Presiden dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia 2017 di JCC, Jakarta, Selasa malam, 28 November 2017.
Menurut dia, DPR cukup membuat maksimal tiga undang-undang dalam setahun tapi dengan kualitas sempurna. Bila terlalu banyak, eksekutif bakal kesulitan dalam mengimplementasikan UU di lapangan.
"Saya sudah titip ke DPR mumpung ada pimpinan, enggak usah banyak bikin UU nambah ruwet. Bikin 1, 2, 3 enggak usah 40 cukup, tapi kualitasnya yang baik," tutur dia.
Selain itu, Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya memanfaatkan momentum dalam pengambilan kebijakan. Misalnya, kebijakan dihasilkan dari mencermati pergeseran pola konsumsi atau memperhatikan munculnya bisnis model baru.
"Momentum yang ada sekarang ini, harus kita betul-betul ambil manfaatnya karena dalam 3 tahun terakhir sudah banyak sekali kemajuan di bidang ekonomi yang kita capai bersama," tambah dia.
Sejak 30 tahun terakhir, kata Jokowi, Indonesia banyak mengalami lompatan kemajuan di bidang ekonomi. Salah satunya memperoleh status layak investasi oleh 3 lembaga rating.
Kemudahan berusaha atau ease doing of business juga meningkat dari peringkat 106 ke 72. Jumlah turis asing pun bertambah sebanyak 25 persen pada akhir 2017.
"Seluruhnya patut membawa optimisme bagi dunia usaha Indonesia," pungkas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta anggota legislatif berhenti untuk membuat undang-undang yang disponsori pihak tertentu. Hal itu menyebabkan adanya 42 ribu regulasi yang malah menjerat jalannya reformasi struktural.
"Yang dulu-dulu, UU kita ini banyak yang pakai sponsor. Ya blak-blakan saja, sehingga banyak titipan-titipan. Hal seperti itu yang harus kita hilangkan," kata Presiden dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia 2017 di JCC, Jakarta, Selasa malam, 28 November 2017.
Menurut dia, DPR cukup membuat maksimal tiga undang-undang dalam setahun tapi dengan kualitas sempurna. Bila terlalu banyak, eksekutif bakal kesulitan dalam mengimplementasikan UU di lapangan.
"Saya sudah titip ke DPR mumpung ada pimpinan, enggak usah banyak bikin UU nambah ruwet. Bikin 1, 2, 3 enggak usah 40 cukup, tapi kualitasnya yang baik," tutur dia.
Selain itu, Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya memanfaatkan momentum dalam pengambilan kebijakan. Misalnya, kebijakan dihasilkan dari mencermati pergeseran pola konsumsi atau memperhatikan munculnya bisnis model baru.
"Momentum yang ada sekarang ini, harus kita betul-betul ambil manfaatnya karena dalam 3 tahun terakhir sudah banyak sekali kemajuan di bidang ekonomi yang kita capai bersama," tambah dia.
Sejak 30 tahun terakhir, kata Jokowi, Indonesia banyak mengalami lompatan kemajuan di bidang ekonomi. Salah satunya memperoleh status layak investasi oleh 3 lembaga rating.
Kemudahan berusaha atau ease doing of business juga meningkat dari peringkat 106 ke 72. Jumlah turis asing pun bertambah sebanyak 25 persen pada akhir 2017.
"Seluruhnya patut membawa optimisme bagi dunia usaha Indonesia," pungkas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
