Jakarta: Survei Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) menunjukkan masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Tingkat kepuasan bahkan di atas 50 persen
"Pada aspek kinerja pemerintah berdasarkan termuan survei saat diajukan pertanyaan bagaimana kinerja pemerintah Jokowi-JK selama ini, 52,1 persen responden menilai baik. Yang menilai buruk 13,8 persen," jelas Ketua Umum Orkestra Poempida Hidayatulloh saat merilus survei Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Mengukur Elektabilitas Capres di akwasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 3 Desember 2017.
Hasil survei langsung direspons Direktur Polcomm Institute Heri Budianto. Menurut dia, keberhasilan pemerintahan Jokowi ialah pada pembangunan infrastruktur yang luar biasa.
"Situasi ekonomi terbantu dengan adanya pembangunan infrastruktut yang jelas terlihat oleh maya masyarakat," terang Heri.
Heri mengakui manfaat belum dirasakan saat ini. Namun, pembangunan yang masif ternyata mampu memuaskan masyarakat.
"Kedua juga keberhasilan beberapa kepala daerah, meskipun berbeda partai tapi membantu pemerintah," ucap dia.
Heri bahkan menyebut nyaris tak ada gejolak besar antara Presiden Jokowi dan kepala daerah. Kondisi ini berbeda jauh dengan kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Era SBY, terang Heri, penaikan harga bahan bakar minyak hampir selalu disambut demonstrasi. Masa Jokowi dianggap lebih tenang.
Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menuturkan Presiden Jokowi memulai pembangunannya dari desa. Penjumlahan hasil survei Orkestra ketika 52,1 persen menyatakan kinerja pemerintahan baik dan 1,6 persen menyebut sangat baik, hasilnya bisa mencapai 60 persen.
"Kalau dikelompokkan dalam tingkat kepuasan, ada korelasi positif, ada peningkatan dalam satu tahun. Saya lihat pembangunan. Andaikan benar-benar berhasil, saya kira tingkat kepuasan akan meningkat," sambung dia.
Namun, perlu pula diwaspadai apabila pembangunan mengalami kegagalan. Kepuasan masyarakat bukan tak mungkin menurun. "Jadi artinya mencoba membangun infrastruktur memang benar diwujudkan dengan berbagai strategi."
Kepala deputi IV Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Staf Kepresidenan Eko Sulistyo menjelaskan kini warga bisa melihat hasil pembangunan dengan kasat mata.
"Nah dibangunnya jalan diharapkan akan membangun efisiensi arus barang, kemudian memudahkan arus barang. Kemudian, juga infrastruktur ini akan melapangkan buat mereka yang membangun kawasan industri atau perkebunan di luar jawa," terangnya.
Hal tersebut, kata dia, menjadi tantangan yang hingga kini belum dimengerti masyarakat. Pihaknya memiliki waktu 1,5 tahun untuk menyelesaikan pembangunan tersebut.
"Kinerja kementerian harus memastikan pembangunan, agar tak menggerus elektabilitas Presiden," ucap dia.
Selain kepuasan, ada pula penilaian kinerja luar biasa yang mencapai 2,9 persen. Responden yang menilai baik, sebagian besar menilai sebanyak 37 persen Jokowi mampu melakukan pembangunan yang merata, 15 persen menilai kepemimpinan pro rakyat, dan 11 persen menilai Jokowi hampir tuntas menrealisasikan janji kampanye.
Sedangkan 17 persen menilai Jokowi buruk dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, 16 persen merasa tidak ada perubahan, dan 15 persen merasa utang kian menumpuk. Sebanyak 8 persen menilai pemerintah dikuasai asing.
Survei ini mengambil sample acak dengan metode penarikan sampel acak bertingkat dengan memerhatikan urban dan proporsi antara jumlah sampel dan jumlah penduduk di tiap provinsi. Responden merupakan warga berusia minimal 17 tahun berdasarkan aspek gender, geografi, sosio kultiral, sosio ekonomi, dan ideologi politik. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dan kuesioner.
Tingkat kepercayaan pada survei 95 persen dengan margin of error kurang lebih 3 persen.
Jakarta: Survei Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) menunjukkan masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Tingkat kepuasan bahkan di atas 50 persen
"Pada aspek kinerja pemerintah berdasarkan termuan survei saat diajukan pertanyaan bagaimana kinerja pemerintah Jokowi-JK selama ini, 52,1 persen responden menilai baik. Yang menilai buruk 13,8 persen," jelas Ketua Umum Orkestra Poempida Hidayatulloh saat merilus survei Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Mengukur Elektabilitas Capres di akwasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 3 Desember 2017.
Hasil survei langsung direspons Direktur Polcomm Institute Heri Budianto. Menurut dia, keberhasilan pemerintahan Jokowi ialah pada pembangunan infrastruktur yang luar biasa.
"Situasi ekonomi terbantu dengan adanya pembangunan infrastruktut yang jelas terlihat oleh maya masyarakat," terang Heri.
Heri mengakui manfaat belum dirasakan saat ini. Namun, pembangunan yang masif ternyata mampu memuaskan masyarakat.
"Kedua juga keberhasilan beberapa kepala daerah, meskipun berbeda partai tapi membantu pemerintah," ucap dia.
Heri bahkan menyebut nyaris tak ada gejolak besar antara Presiden Jokowi dan kepala daerah. Kondisi ini berbeda jauh dengan kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Era SBY, terang Heri, penaikan harga bahan bakar minyak hampir selalu disambut demonstrasi. Masa Jokowi dianggap lebih tenang.
Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menuturkan Presiden Jokowi memulai pembangunannya dari desa. Penjumlahan hasil survei Orkestra ketika 52,1 persen menyatakan kinerja pemerintahan baik dan 1,6 persen menyebut sangat baik, hasilnya bisa mencapai 60 persen.
"Kalau dikelompokkan dalam tingkat kepuasan, ada korelasi positif, ada peningkatan dalam satu tahun. Saya lihat pembangunan. Andaikan benar-benar berhasil, saya kira tingkat kepuasan akan meningkat," sambung dia.
Namun, perlu pula diwaspadai apabila pembangunan mengalami kegagalan. Kepuasan masyarakat bukan tak mungkin menurun. "Jadi artinya mencoba membangun infrastruktur memang benar diwujudkan dengan berbagai strategi."
Kepala deputi IV Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Staf Kepresidenan Eko Sulistyo menjelaskan kini warga bisa melihat hasil pembangunan dengan kasat mata.
"Nah dibangunnya jalan diharapkan akan membangun efisiensi arus barang, kemudian memudahkan arus barang. Kemudian, juga infrastruktur ini akan melapangkan buat mereka yang membangun kawasan industri atau perkebunan di luar jawa," terangnya.
Hal tersebut, kata dia, menjadi tantangan yang hingga kini belum dimengerti masyarakat. Pihaknya memiliki waktu 1,5 tahun untuk menyelesaikan pembangunan tersebut.
"Kinerja kementerian harus memastikan pembangunan, agar tak menggerus elektabilitas Presiden," ucap dia.
Selain kepuasan, ada pula penilaian kinerja luar biasa yang mencapai 2,9 persen. Responden yang menilai baik, sebagian besar menilai sebanyak 37 persen Jokowi mampu melakukan pembangunan yang merata, 15 persen menilai kepemimpinan pro rakyat, dan 11 persen menilai Jokowi hampir tuntas menrealisasikan janji kampanye.
Sedangkan 17 persen menilai Jokowi buruk dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, 16 persen merasa tidak ada perubahan, dan 15 persen merasa utang kian menumpuk. Sebanyak 8 persen menilai pemerintah dikuasai asing.
Survei ini mengambil sample acak dengan metode penarikan sampel acak bertingkat dengan memerhatikan urban dan proporsi antara jumlah sampel dan jumlah penduduk di tiap provinsi. Responden merupakan warga berusia minimal 17 tahun berdasarkan aspek gender, geografi, sosio kultiral, sosio ekonomi, dan ideologi politik. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dan kuesioner.
Tingkat kepercayaan pada survei 95 persen dengan margin of error kurang lebih 3 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
