Jakarta: Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda tahapan Pilkada serentak 2020 disambut baik sejumlah pihak, salah satunya Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebab, pesta demokrasi itu dianggap berisiko menjadi sarana penyebaran virus korona (covid-19).
"Pilkada yang melibatkan kumpulan orang akan menjadi satu sarana meluasnya penyebaran viru korona," kata Sekjen PPP Arsul Sani kepada Medcom.id, Jakarta, Sabtu, 21 Maret 2020.
Kegiatan pemungutan suara juga bertolak belakang dengan anjuran pemerintah untuk tidak beraktivitas di luar rumah. Anjuran tersebut sebagai upaya untuk meminimalisasi penyebaran covid-19.
Baca: Tahapan Pilkada Serentak Ditunda Akibat Korona
"Pemerintah sudah menetapkan darurat nasional sampai dengan akhir Mei. Akan menjadi kontra produktif terhadap kebijakan pemerintah," ujarnya.
Partai berlambang kabah itu tidak melihat adanya kerugian jika pilkada ditunda. Keselamatan rakyat Tanah Air harus diutamakan.
"PPP ingin menyampaikan bahwa kerugian kita sebagai warga bangsa akan jauh lebih besar kalau tahapan Pilkada (dilakukan)," tegas dia.
Jakarta: Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda tahapan Pilkada serentak 2020 disambut baik sejumlah pihak, salah satunya Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebab, pesta demokrasi itu dianggap berisiko menjadi sarana penyebaran virus korona (covid-19).
"Pilkada yang melibatkan kumpulan orang akan menjadi satu sarana meluasnya penyebaran viru korona," kata Sekjen PPP Arsul Sani kepada
Medcom.id, Jakarta, Sabtu, 21 Maret 2020.
Kegiatan pemungutan suara juga bertolak belakang dengan anjuran pemerintah untuk tidak beraktivitas di luar rumah. Anjuran tersebut sebagai upaya untuk meminimalisasi penyebaran covid-19.
Baca:
Tahapan Pilkada Serentak Ditunda Akibat Korona
"Pemerintah sudah menetapkan darurat nasional sampai dengan akhir Mei. Akan menjadi kontra produktif terhadap kebijakan pemerintah," ujarnya.
Partai berlambang kabah itu tidak melihat adanya kerugian jika pilkada ditunda. Keselamatan rakyat Tanah Air harus diutamakan.
"PPP ingin menyampaikan bahwa kerugian kita sebagai warga bangsa akan jauh lebih besar kalau tahapan Pilkada (dilakukan)," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)