Jakarta: Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Perundang-Undangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas meminta DPR legawa menerima penolakan masyarakat. Legislator diminta segera membatalkan total Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), bukan hanya mengubah judul.
“DPR tak perlu khawatir kehilangan muka karena membatalkan RUU HIP. Ini kan masyarakat yang mau, justru masyarakat akan memuji DPR jika siap berjiwa besar,” kata Robikin dalam diskusi virtual Human Studies Institute, Sabtu, 11 Juli 2020.
Di forum yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zaitun Rasmin menyatakan RUU HIP penuh dengan potensi kegaduhan. Pembatalan RUU HIP dianggap menjadi satu-satunya jalan.
“RUU HIP, PIP (Pembinaan Ideologi Pancasila) atau apa pun namanya, jika substansinya masih upaya memonopoli tafsir Pancasila harus dibatalkan,” jelas Zaitun.
Baca: PDIP Diminta Tidak Ngotot Bahas RUU HIP
Bagi Zaitun, ketentraman dan kenyamanan masyarakat sesuatu yang mahal harganya. Presiden Joko Widodo maupun DPR, lanjut dia, mesti arif tidak memaksakan sesuatu yang bisa menimbulkan perpecahan.
Jakarta: Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Perundang-Undangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas meminta DPR legawa menerima penolakan masyarakat. Legislator diminta segera membatalkan total Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), bukan hanya mengubah judul.
“DPR tak perlu khawatir kehilangan muka karena membatalkan RUU HIP. Ini kan masyarakat yang mau, justru masyarakat akan memuji DPR jika siap berjiwa besar,” kata Robikin dalam diskusi virtual Human Studies Institute, Sabtu, 11 Juli 2020.
Di forum yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zaitun Rasmin menyatakan RUU HIP penuh dengan potensi kegaduhan. Pembatalan RUU HIP dianggap menjadi satu-satunya jalan.
“RUU HIP, PIP (Pembinaan Ideologi Pancasila) atau apa pun namanya, jika substansinya masih upaya memonopoli tafsir Pancasila harus dibatalkan,” jelas Zaitun.
Baca:
PDIP Diminta Tidak Ngotot Bahas RUU HIP
Bagi Zaitun, ketentraman dan kenyamanan masyarakat sesuatu yang mahal harganya. Presiden Joko Widodo maupun DPR, lanjut dia, mesti arif tidak memaksakan sesuatu yang bisa menimbulkan perpecahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
