Perlu Komitmen Bersama Membersihkan DPR
Gedung DPR MPR. Foto: Antara.
Jakarta: Ajakan gerakan bersih-bersih DPR yang digaungkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai tidak akan mudah. Diperlukan niat dan harus dijadikan agenda bersama jika ingin membenahi DPR.
 
Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menyambut baik niat positif tersebut. Pasalnya, DPR merupakan lembaga yang masih memiliki rapor merah di masyarakat.
 
"Tentu niat bersih-bersih merupakan agenda yang bagus. Seharusnya jadi agenda seluruh parpol, mengingat masih ada catatan merah terkait DPR saat ini. Misal, anggota DPR terlibat korupsi, penempatan jabatan strategis di DPR dalam rangka memuluskan proyek tertentu,  dan lainnya," kata Almas, Senin, 29 Oktober 2018.
 
Almas menilai gebrakan bersih-bersih tersebut akan sulit direalisasikan jika hanya menjadi agenda PSI. "Harus dijadikan agenda bersama," katanya.

Baca: Fatamorgana Kinerja DPR

Almas mengungkapkan, pemotongan anggaran juga perlu dilihat sumber masalahnya. Seperti soal besaran anggaran, penggunaan, atau pelaporannya. Namun, Jika memang besaran anggaran ternyata melebihi kebutuhan, kata Almas, memang perlu dipangkas.
 
"Tapi kalau soal penggunaan dan pelaporan, mungkin yang diperbaiki adalah masalah tata kelola dan sistem pelaporannya," imbuh Almas.
 
Menurut Almas, PSI perlu mengkaji soal pemangkasan anggaran tersebut. Supaya kebijakan yang diambil tepat sasaran. "Prinsipnya, semangat bersih-bersihnya harus diapresiasi," ujar Almas.
 
Koordinator ICW Donal Fariz mendukung tawaran bersih-bersih DPR. Walau masih sebatas rencana, Donal minta partai besutan Grace Natalie tersebut fokus bekerja supaya lolos parliamentary treshold dan bisa duduk di DPR RI pada Pemilu 2019.
 
"Itu kan planning. Yang utama itu sekarang PSI fokus ke upaya lolos parliamentary treshold," kata Donal.
 
Sebelumnya, Juru Bicara Bidang Kepemudaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi menilai anggota dewan selama ini mendapat fasilitas yang berlebihan. Di antaranya, kunjungan kerja, reses, studi banding, dan lain-lain. Para anggota DPR juga mendapat uang yang dirancangnya sendiri.
 
"Fasilitas uang ini sifatnya langsat sehingga begitu menggoda untuk tidak diambil. Itu (uang) halal karena mereka sendiri yang merancang aturan-aturan tersebut," kata Dedek.
 
Tetapi faktanya, menurut Dedek, ketika dirinya blusukan ke daerah pemilihannya (dapil), masyarakat sekitar mengaku tidak pernah ada anggota dewan yang datang ke daerah tersebut.






(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id