3 Oktober Layak Jadi Hari Anti Hoaks
Akademisi Pusat Kajian Hukum Demokrasi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Agus Riewanto (tengah). Foto: Rommy Pujianto/MI
Jakarta: Kasus Ratna Sarumpaet sangat fenomenal dan membuktikan hoaks masih laku di kancah perpolitikan. Momen Ratna mengakui kebohongannya pada tanggal 3 Oktober dinilai harus diperingati. 

"Saya setuju (dijadikan hari anti hoaks), karena hoaks ini memang harus dicegah," kata pakar hukum tata negara dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riewanto melalui pesan tertulis, Senin, 8 Oktober 2018.

Menurut dia, kebohongan Ratna merupakan isu nasional. Apalagi hal tersebut melibatkan sejumlah tokoh nasional dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 


Dia menilai peringatan ini bisa sebagai upaya sosialisasi kepada masyarakat. Konsekuensi hoaks secara sosial sangat berat.

"Pencegahannya melalui sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat mempunyai kesadaran," imbuhnya.

Akademisi Universitas Jayabaya Andra Bani Sagalane menyebut peringatan itu momentum memberantas hoaks. Nantinya, setiap tahun masyarakat Indonesia diingatkan tentang dampak hoaks dan perlunya mencegah hal itu.

"Usulan adanya hari Anti hoax nasional, tentu saya sepakat," sebut Andra.

Dia juga mengingatkan penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus Ratna. Sebab penindakan sampai ke akar akan menyebabkan efek jera. Pihak yang turut serta menyebarkan hoaks seharusnya ikut dijerat dengan ketentuan KUHP.

Usulan hari anti hoaks nasional pertama kali disampaikan Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi. Hal tersebut diutarakan untuk mencegah kebohongan massal berulang.



(AZF)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id