medcom.id, Jakarta: Pemerintah mempersilahkan negara asing seperti Papua Nugini, Fiji, Solomon dan Selandia Baru, melalui kedutaan besarnya untuk mengawal penanganan kasus hak asasi manusia (HAM) di Papua. Pengawalan ini diharapkan sejak awal penanganan.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah berkomitmen agar seluruh tahapan dan investigasi berlangsung transparan. Tim penanganan HAM di Papua pun telah terbentuk. Mereka merupakan orang-orang yang kredibel dari perwakilan Komnas HAM pusat dan Papua, Kejaksaan dan pengamat.
"Delapan di antaranya pengamat dari Papua. Ini ada permintaan lagi satu pengamat dari Papua Barat. Saya minta pak gubernur merekomendasikan siapa yang akan masuk dalam tim," kata Luhut seperti yang dilansir Antara dalam kunjungannya ke Manokwari, Papua, Sabtu (18/6/2016).
Aksi menuntut Presiden Joko Widodo memegang teguh komitmen penyelesaian dugaan pelanggaran HAM masa lalu. Antara Foto/Wahyu Putro A.
Luhut mengakui adanya sebagian orang meminta agar upaya penuntasan HAM di
Papua dilakukan tim independen dari luar negeri. Tapi, Luhut menilai tidak perlu karena Indonesia negara berdaulat.
Indonesia, tegas dia, sudah tahu cara menyelesaikan persoalan sendiri dengan cara-cara bijak. Tidak perlu orang dan negara lain mendikte.
"Australia punya kasus HAM terhadap suku Aborigin. Bagaimana mereka menyelesaikannya? Jadi orang lain jangan ngajarin kita menyelesaikan masalah," tegas dia.
Luhut tak ingin negara lain melihat Indonesia sebagai negara primitif yang tak berdaulat. Karena itu, mantan Kepala Staf Kepresidenan ini berharap semua pihak dapat menyadari itu.
"Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang bisa dikte kita. Kita kaya kalau diatur secara bagus, dengan cara kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, yang sederhana, mau mendengar pendapat orang dan berani mengambil keputusan, saya yakin lima tahun ke depan Indonesia akan menjadi negara hebat," pungkas dia.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah mempersilahkan negara asing seperti Papua Nugini, Fiji, Solomon dan Selandia Baru, melalui kedutaan besarnya untuk mengawal penanganan kasus hak asasi manusia (HAM) di Papua. Pengawalan ini diharapkan sejak awal penanganan.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah berkomitmen agar seluruh tahapan dan investigasi berlangsung transparan. Tim penanganan HAM di Papua pun telah terbentuk. Mereka merupakan orang-orang yang kredibel dari perwakilan Komnas HAM pusat dan Papua, Kejaksaan dan pengamat.
"Delapan di antaranya pengamat dari Papua. Ini ada permintaan lagi satu pengamat dari Papua Barat. Saya minta pak gubernur merekomendasikan siapa yang akan masuk dalam tim," kata Luhut seperti yang dilansir Antara dalam kunjungannya ke Manokwari, Papua, Sabtu (18/6/2016).
Aksi menuntut Presiden Joko Widodo memegang teguh komitmen penyelesaian dugaan pelanggaran HAM masa lalu. Antara Foto/Wahyu Putro A.
Luhut mengakui adanya sebagian orang meminta agar upaya penuntasan HAM di
Papua dilakukan tim independen dari luar negeri. Tapi, Luhut menilai tidak perlu karena Indonesia negara berdaulat.
Indonesia, tegas dia, sudah tahu cara menyelesaikan persoalan sendiri dengan cara-cara bijak. Tidak perlu orang dan negara lain mendikte.
"Australia punya kasus HAM terhadap suku Aborigin. Bagaimana mereka menyelesaikannya? Jadi orang lain jangan ngajarin kita menyelesaikan masalah," tegas dia.
Luhut tak ingin negara lain melihat Indonesia sebagai negara primitif yang tak berdaulat. Karena itu, mantan Kepala Staf Kepresidenan ini berharap semua pihak dapat menyadari itu.
"Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang bisa dikte kita. Kita kaya kalau diatur secara bagus, dengan cara kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, yang sederhana, mau mendengar pendapat orang dan berani mengambil keputusan, saya yakin lima tahun ke depan Indonesia akan menjadi negara hebat," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
