Pemerintah Diminta Terbitkan PP Atur Koopssusgab
Gedung DPR/MPR/DPD RI. Foto: MI/Susanto
Jakarta: Rapat kerja Komisi I DPR RI bersama TNI menyepakati pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab). DPR dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mendorong pemerintah segera mengeluarkan peraturan pemerintah (PP). 

"Pada prinsipnya Komisi I DPR mendukung untuk pembentukan Koopssusgab sebagai bentuk peran dan fungsi TNI sesuai dengan amanah UU TNI Nomor 34 tahun 2004," kata Panglima TNI Hadi Tjahjanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 24 Mei 2018. 

Jenderal bintang empat itu menjelaskan, pelibatan TNI dalam penanganan operasi militer selain perang (OMSP) seperti yang diatur dalam pasal 7 UU TNI nomor 34 tahun 2004, semestinya dibuatkan peraturan pemerintah (PP). OMSP salah satunya pelibatan TNI dalam penanganan aksi teror. 


Namun, sejak diterbitkannya UU nomor 34 tahun 2004, belum ada PP yang mengatur pelibatan TNI dalam penanganan aksi teror. Pelibatan TNI dalam penanganan aksi teror masih sebatas nota kesepahaman (MoU) dengan Kapolri.

"Payung hukumnya menggunakan MoU perbantuan (BKO) antara TNI dengan Polri. Sehingga apabila diperlukan saat ini dalam rangka menanggulangi aksi teroris, kami bisa BKO-kan khusus TNI di dalam kekuatan Kepolisan RI, dalam bentuk BKO," jelas Hadi.

Meski Presiden sudah merestui pembentukan Koopssusgab, operasionalisasi belum bisa dilakukan. Operasionalisasi Koopssusgab harus dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP). 

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Yudha. Ia mengungkapkan idealnya memang harus dibentuk PP. Namun, karena belum ada PP, maka akan diusulkan dibentuk Peraturan Presiden (Perpres).

"Kita sudah mendukung adanya Perpres tapi akan lebih ideal jika ada Peraturan Pemerintah. Tetapi kalau belum ada PP, maka Perpres dikonsultasikan ke DPR," jelas Satya.

Menurut Satya, persetujuan pembentukan Koopssusgab karena telah ada payung hukumnya. Yaitu UU TNI nomor 34 tahun 2004 dan revisi UU Antiterorisme yang akan segera disahkan. 

"Pembentukannya boleh karena mengacu pada UU. Tinggal operasionalisasi melalui perpres. Saya sampaikan akan ideal kalau ada PP sebagai turunan dari UU TNI. Kan bagus ada UU, PP lalu Perpres," kata Satya.



(AGA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id