Pentingnya Definisi dalam Revisi UU Terorisme
Ketua Panja Revisi UU Terorisme Muhammad Syafii (dua dari kanan)/MI/Bary Fathahilah
Jakarta: Definisi terorisme masih jadi bahasan alot dalam revisi Undang-Undang tentang Terorisme. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Terorisme Muhammad Syafii menegaskan poin definisi memang amat menentukan.

"Bagaimana aparat hukum menetapkan orang itu teroris kalau hukumnya belum menetapkan teroris seperti apa?" tegas Syafii di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 18 Mei 2018.

Politikus Gerindra itu menegaskan definisi memiliki posisi penting dalam Undang-Undang. Definisi merupakan substansi sebagai acuan pasal turunannya.


"Pasal demi pasal tentu enggak boleh keluar dari definisi itu sendiri. Tapi kalau ada Undang-Undang yang tak ada definisi, tentu enggak bisa kita contoh," ucap dia.

Baca: Revisi UU Terorisme Tinggal Bahas Definisi

Syafii menyatakan terorisme bukan tindak kriminal biasa. Perlu penjelasan yang bisa membedakan terorisme dengan tindakan kriminal biasa.

Tindak kriminal biasa sudah lengkap diatur dalam KUHP.  "Ini kan spesifik teroris, tentu ada khasnya, teroris itu apa."

Baca: Revisi UU Terorisme Dituding Mandek di Kemenkumham

Ia mengusulkan memasukkan frasa 'memiliki tujuan politik dan mengancaman keamanan negara' dalam definisi teroris. Frasa itu masuk dalam batang tubuh Undang-Undang, bukan di penjelasan umum.

"Teroris di seluruh dunia mana sih yang enggak ada tujuan politiknya? Mau di Boston, Suriah, Sri Lanka, Inggris, semuanya pasti punya tujuan politik," jelas Syafii.



(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id