medcom.id, Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki enggan mengomentari hasil evaluasi kinerja kementerian/lembaga yang dipublikasikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.
"Saya enggak mau komentar," ujar Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/1/2016).
Menurut Teten, penilaian terhadap menteri berada sepenuhnya di tangan Presiden dan Wakil Presiden. KSP, lanjut dia, hanya berwenang mengeveluasi setiap program yang sudah diluncurkan kementerian/lembaga.
"Jadi yang menilai kementerian, kinerja dari berbagai aspek itu ya Presiden. Kalau kami itu program-program," ungkapnya.
Mantan pegiat antikorupsi ini meminta agar evaluasi yang sudah dikeluarkan Yuddy tidak dikaitkan dengan perombakan Kabinet Kerja. Dia menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
"Jadi jangan dikaitkan ke reshuffle," katanya.
Menteri Yuddy mempublikasikan hasil evaluasi kementerian/lembaga di tengah isu panas perombakan Kabinet Kerja. Yuddy menegaskan, hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan karena dinilai berdasarkan variabel, seperti perencanaan kementerian/lembaga, kualitas perencanaan, juga keberhasilan dari setiap perencanaan.
Selain mengevaluasi kinerja 86 kementerian/lembaga, ada 34 pemerintah provinsi yang dinilai.
Empat kementerian/lembaga terbaik (kategori nilai A) ialah Kemenkeu (83,59), KPK (80,89), Kementerian Kelautan dan Perikanan (80,76), serta Badan Pemeriksa Keuangan (80,45). Lima terburuk (nilai CC) ialah Kejaksaan Agung (50,02), Perpustakaan Nasional (50,38), Komnas HAM (51,60), Kemenpora (53,54), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (53,98).
Kemen PAN RB memperoleh nilai 77.00 (nilai BB). Yuddy mengaku sudah melaporkan rapor kementerian/lembaga tersebut kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
medcom.id, Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki enggan mengomentari hasil evaluasi kinerja kementerian/lembaga yang dipublikasikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.
"Saya enggak mau komentar," ujar Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/1/2016).
Menurut Teten, penilaian terhadap menteri berada sepenuhnya di tangan Presiden dan Wakil Presiden. KSP, lanjut dia, hanya berwenang mengeveluasi setiap program yang sudah diluncurkan kementerian/lembaga.
"Jadi yang menilai kementerian, kinerja dari berbagai aspek itu ya Presiden. Kalau kami itu program-program," ungkapnya.
Mantan pegiat antikorupsi ini meminta agar evaluasi yang sudah dikeluarkan Yuddy tidak dikaitkan dengan perombakan Kabinet Kerja. Dia menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
"Jadi jangan dikaitkan ke
reshuffle," katanya.
Menteri Yuddy mempublikasikan hasil evaluasi kementerian/lembaga di tengah isu panas perombakan Kabinet Kerja. Yuddy menegaskan, hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan karena dinilai berdasarkan variabel, seperti perencanaan kementerian/lembaga, kualitas perencanaan, juga keberhasilan dari setiap perencanaan.
Selain mengevaluasi kinerja 86 kementerian/lembaga, ada 34 pemerintah provinsi yang dinilai.
Empat kementerian/lembaga terbaik (kategori nilai A) ialah Kemenkeu (83,59), KPK (80,89), Kementerian Kelautan dan Perikanan (80,76), serta Badan Pemeriksa Keuangan (80,45). Lima terburuk (nilai CC) ialah Kejaksaan Agung (50,02), Perpustakaan Nasional (50,38), Komnas HAM (51,60), Kemenpora (53,54), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (53,98).
Kemen PAN RB memperoleh nilai 77.00 (nilai BB). Yuddy mengaku sudah melaporkan rapor kementerian/lembaga tersebut kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
