Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dikebut

Astri Novaria 19 November 2018 14:52 WIB
pelecehan seksual
Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dikebut
Sejumlah massa mengggelar aksi unjukrasa dengan membentangkan spanduk penolakan kekerasan terhadap perempuan saat menggelar aksi #Sister In Danger di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/5/2016). Foto: MI/Bary Fathahilah
Jakarta: Berbagai tindak kekerasan seksual terhadap perempuan akhir-akhir ini marak terjadi. Terbaru, Baiq Nuril Makmun, mantan guru yang mengalami pelecehan kekerasan seksual atasannya, tetap divonis bersalah melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Sejumlah pihak menyerukan presiden memberikan amnesti.

Sehubungan dengan itu, Ketua DPR RI Bambang Seosatyo mengatakan pihaknya bersama dengan pemerintah akan mengebut penyelesaian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menambahkan, setelah mendapat banyak masukan dari berbagai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Panita Kerja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual DPR RI akan memformulasikannya ke dalam berbagai pasal-pasal. Pembahasan RUU tersebut, sambung Bamsoet, akan kembali dibahas usai masa reses berakhir.

"Usai masa reses berakhir dan dewan kembali bersidang pada 21 November 2017, DPR RI bersama pemerintah akan mengebut penyelesaian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," ujarnya lewat keterangan, Senin, 19 November 2018.


Bamsoet menjelaskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bukan hanya akan mengatur hukum terhadap pelakunya, namun juga akan memberikan perlindungan kepada korban. Terutama juga memfokuskan kepada tindakan pencegahan (preventif).

"Berbagai pihak sudah dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut, antra lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI), Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Komnas Perempuan, Aliansi Cinta Keluarga Indonesia, dan para pakar hukum pidana," paparnya.

Pelibatan organisasi keagamaan dimaksudkan agar RUU tersebut bisa kuat secara aspek moral dan agama. Dengan demikian, sambung dia, akan memperkuat ruh dalam implementasinya di lapangan.

"Jika ada anggapan DPR RI tidak serius menyelesaikan RUU ini karena sebagian besar anggota dewan adalah pria, ini salah besar. Kekerasan seksual tak hanya terjadi pada perempuan saja, kaum pria dengan maskulinitasnya juga rentan terhadap kekerasan seksual. Disahkannya RUU tersebut akan menjadi salah satu jalan keluar agar tindak kekerasan seksual bisa diproses tuntas secara hukum. Sekaligus menjadi pegangan bagi para penegak hukum agar bisa memberikan keadilan," paparnya.

Untuk diketahui, Mahkamah Agung membatalkan keputusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN) Mataram yang menyatakan mantan guru honorer SMAN 7 Mataram Baiq Nuril bebas dari seluruh tuntutan dan tidak bersalah melanggar Pasal 27 Ayat 1 Juncto Pasal 45 Ayat 1 UU Nomor 11/2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE). Baiq Nuril divonis 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).

"Dalam menjatuhkan vonis, hakim seperti kekurangan dasar hukum dan terkesan tak cermat lantaran tidak adanya UU Penghapusan Kekerasan Seksual yang menjadi dasar utama pembelaan terhadap kaum perempuan," paparnya.

Menurutnya, apa yang terjadi terhadap Baiq Nuril harus dituntaskan secepatnya, karena ini bukan hanya menyangkut pribadi Baiq Nuril semata, melainkan juga menjadi pembelaan terhadap harkat, derajat, dan martabat kaum perempuan pada umumnya.



(MBM)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id