Jakarta: Politikus Partai Golkar Andi Sinulingga meminta Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mau berbesar hati menggelar musyawarah luar biasa (munaslub). Pasalnya, Airlangga juga merupakan hasil produk munaslub.
“Soal isu munaslub, itu bukan barang haram, di atur dalam AD ART Partai Golkar,” kata Andi, Jakarta, Selasa, 1 Agustus 2023.
Andi mengingatkan Airlangga Hartarto terpilih menjadi ketua umum Golkar lewat munaslub menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi e-KTP. Dia dibantu Istana Kepresidenan agar menjabat posisi orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin itu.
“Airlangga tak akan jadi ketua umum tanpa dukungan,” ucap dia.
Menurut dia, Airlangga seharusnya berterima kasih kepada kader dan elite partai karena sudah berbesar hati menggelar munaslub dan menunjuknya sebagai calon ketua umum tunggal. Saat itu, para calon ketua umum lainnya mundur.
Dia meminta Airlangga tidak alergi dengan kata munaslub yang sudah mengantarnya menjadi ketua umum Partai Golkar. “Dia bisa terpilih aklamasi dua kali karena dorongan dan calon-calon lain di paksa mundur,” jelas dia.
Usulan munaslub Golkar sudah disampaikan pengurus partai lewat pembahasan rapat pleno Dewan Pakar Golkar yang digelar beberapa waktu lalu. Menurut Dewan Pakar Golkar Ridwan Hasjim, rapat pleno adalah agenda rutin yang digelar setiap tiga bulan sekali membahas soal isu aktual, yakni Pemilu 2024.
"Semua berbicara termasuk munaslub, akhirnya disimpulkan ketua kita harus berpegang pada keputusan partai salah satunya hasil munas 2019 yang isinya bahwa ketum ditugaskan sebagai capres. Ada tiga hasil rekomendasinya,” kata Ridwan di Resto Pulau Dua, Jakarta.
Ridwan mengakui tidak ada rekomendasi terkait munaslub. Meski demikian, dalam rekomendasi ada batas waktu hingga Agustus agar Golkar membentuk poros baru pada Pilpres 2024. Apabila target itu tidak tercapai, menurut dia, munaslub harus dilaksanakan.
“Keputusan jelas tiga poin, tidak ada munaslub. Pertanyaan sekarang kalau Agustus tidak bisa poros baru, apa jalannya ya kita harus gabung koalisi yang ada. Nah kalau kita berkoalisi harus diubah dulu keputusan munas dan mengubah itu jalan satu-satunya munaslub,” jelas Ridwan.
Jakarta: Politikus Partai
Golkar Andi Sinulingga meminta Ketua Umum Golkar
Airlangga Hartarto mau berbesar hati menggelar musyawarah luar biasa (munaslub). Pasalnya, Airlangga juga merupakan hasil produk munaslub.
“Soal isu munaslub, itu bukan barang haram, di atur dalam AD ART
Partai Golkar,” kata Andi, Jakarta, Selasa, 1 Agustus 2023.
Andi mengingatkan Airlangga Hartarto terpilih menjadi ketua umum Golkar lewat munaslub menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi e-KTP. Dia dibantu Istana Kepresidenan agar menjabat posisi orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin itu.
“Airlangga tak akan jadi ketua umum tanpa dukungan,” ucap dia.
Menurut dia, Airlangga seharusnya berterima kasih kepada kader dan elite partai karena sudah berbesar hati menggelar munaslub dan menunjuknya sebagai calon ketua umum tunggal. Saat itu, para calon ketua umum lainnya mundur.
Dia meminta Airlangga tidak alergi dengan kata munaslub yang sudah mengantarnya menjadi ketua umum Partai Golkar. “Dia bisa terpilih aklamasi dua kali karena dorongan dan calon-calon lain di paksa mundur,” jelas dia.
Usulan munaslub Golkar sudah disampaikan pengurus partai lewat pembahasan rapat pleno Dewan Pakar Golkar yang digelar beberapa waktu lalu. Menurut Dewan Pakar Golkar Ridwan Hasjim, rapat pleno adalah agenda rutin yang digelar setiap tiga bulan sekali membahas soal isu aktual, yakni Pemilu 2024.
"Semua berbicara termasuk munaslub, akhirnya disimpulkan ketua kita harus berpegang pada keputusan partai salah satunya hasil munas 2019 yang isinya bahwa ketum ditugaskan sebagai capres. Ada tiga hasil rekomendasinya,” kata Ridwan di Resto Pulau Dua, Jakarta.
Ridwan mengakui tidak ada rekomendasi terkait munaslub. Meski demikian, dalam rekomendasi ada batas waktu hingga Agustus agar Golkar membentuk poros baru pada Pilpres 2024. Apabila target itu tidak tercapai, menurut dia, munaslub harus dilaksanakan.
“Keputusan jelas tiga poin, tidak ada munaslub. Pertanyaan sekarang kalau Agustus tidak bisa poros baru, apa jalannya ya kita harus gabung koalisi yang ada. Nah kalau kita berkoalisi harus diubah dulu keputusan munas dan mengubah itu jalan satu-satunya munaslub,” jelas Ridwan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
