Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Kementerian Pertahanan (Kemhan), Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kejaksaan Agung berhati-hati dalam membeli barang-barang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini disampaikan Presiden dalam pengantar Sidang Paripurna Laporan Semester 1 Pelaksanaan APBN Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta.
"Yang paling penting ini perlu saya tekankan, hati-hati untuk pembelian barang-barang, ini untuk Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, dan Kejaksaan karena angkanya saya lihat cukup besar Rp29,7 triliun, sedangkan kalau kita bandingkan ini untuk jalan irigasi, bendungan itu di angka Rp23,5 triliun," ujar Jokowi, Jakarta, Senin, 3 Juli 2023.
Jokowi mengatakan belanja barang di setiap kementerian dan lembaga pasti akan berdampak pada pemeliharaan dan perawatan. Anggaran yang dibutuhkan untuk pemeliharaan jalan dan irigasi di Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp14,9 triliun, sedangkan pemeliharaan di Kemhan, Polri, BIN, dan Kejagung mencapai Rp21,5 triliun.
"Ini hati-hati, jangan sampai kita beli barang banyak-banyak. Kalau manfaatnya maksimal, enggak apa. Kalau manfaatnya tidak maksimal, kemudian biaya pemeliharaan bisa naik sampai Rp21,5 triliun, ini yang harus coba dilihat lagi secara detail. Kita harus menjaga agar APBN kita tetap sehat," jelas dia.
Presiden meminta memaksimalkan belanja APBN dan APBD 2023 dengan memprioritaskan belanja barang dan modal pada produk dalam negeri. Kemudian, memastikan penyaluran semua program bantuan sosial tepat waktu dan sasaran.
Selain itu, Presiden meminta kementerian/lembaga tetap fokus pada hilirisasi industri, infrastruktur energi terbarukan, hingga ekonomi hijau, serta melihat dan mengkaji penyebab sekaligus solusi terhadap program yang belum berjalan dalam APBN.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (
Jokowi) mengingatkan
Kementerian Pertahanan (Kemhan), Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kejaksaan Agung berhati-hati dalam membeli barang-barang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini disampaikan Presiden dalam pengantar Sidang Paripurna Laporan Semester 1 Pelaksanaan
APBN Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta.
"Yang paling penting ini perlu saya tekankan, hati-hati untuk pembelian barang-barang, ini untuk Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, dan Kejaksaan karena angkanya saya lihat cukup besar Rp29,7 triliun, sedangkan kalau kita bandingkan ini untuk jalan irigasi, bendungan itu di angka Rp23,5 triliun," ujar Jokowi, Jakarta, Senin, 3 Juli 2023.
Jokowi mengatakan belanja barang di setiap kementerian dan lembaga pasti akan berdampak pada pemeliharaan dan perawatan. Anggaran yang dibutuhkan untuk pemeliharaan jalan dan irigasi di Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp14,9 triliun, sedangkan pemeliharaan di Kemhan, Polri, BIN, dan Kejagung mencapai Rp21,5 triliun.
"Ini hati-hati, jangan sampai kita beli barang banyak-banyak. Kalau manfaatnya maksimal, enggak apa. Kalau manfaatnya tidak maksimal, kemudian biaya pemeliharaan bisa naik sampai Rp21,5 triliun, ini yang harus coba dilihat lagi secara detail. Kita harus menjaga agar APBN kita tetap sehat," jelas dia.
Presiden meminta memaksimalkan belanja APBN dan APBD 2023 dengan memprioritaskan belanja barang dan modal pada produk dalam negeri. Kemudian, memastikan penyaluran semua program bantuan sosial tepat waktu dan sasaran.
Selain itu, Presiden meminta kementerian/lembaga tetap fokus pada hilirisasi industri, infrastruktur energi terbarukan, hingga ekonomi hijau, serta melihat dan mengkaji penyebab sekaligus solusi terhadap program yang belum berjalan dalam APBN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
