medcom.id, Jakarta: Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tak ambil pusing soal hasil survei yang menyebut relatif banyaknya pemberitaan negatif menyangkut dirinya. Yasonna sadar pemberitaan negatif media itu karena kisruh Partai Golkar dan PPP.
"Karena soal Golkar pastilah banyak ininya (negatif), PPP, sudah pastilah itu," kata Yasonna di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2015).
Banyak pemberitaan media yang menilai putusan Yasonna terkait kisruh dua partai tersebut tak teliti. Itu tampak dari perseturuan internal di dua partai itu yang hingga kini belum tuntas. Di sisi lain, Yasonna keukeuh putusannya diterbitkan sesuai prosedur dan mengacu pada aturan.
Biasanya, kata dia, pemberitaan negatif hanya pada judul. Isi pemberitaan justru kadang kontradiktif dengan judul.
"Setelah diteliti kan judulnya bombastis, kontennya tidak, judulnya Menteri Hukum dan Ham tidak fair, tapi di dalam? Harus dilihat isinya, judul bisa bombastis isi belum tentu," tandas Yasonna.
Yasonna tak terpengaruh dengan hasil survei itu. Dalam menyelesaikan konflik, kata dia, yang paling berbahaya adalah tidak memutuskan. Putusan, lanjut Yasonna, pasti tak memuaskan seluruh pihak.
"Ini memang tidak memuaskan orang-orang, untuk partainya secara hukum bisa ikut pilkada kan, keputusan saya bukan untuk individu, tapi untuk golkar, ada perbedaan pendapat, itu pasti. Kita harapkan lah, damai saja," kata Yasonna.
Sebelumnya, Political Communication Institute (PolcoMM Institute) mencatat Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly berkinerja paling negatif dalam bingkai media massa selama enam bulan Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Menurut Direktur Eksekutif PolcoMM Institute Heri Budianto, Yasonna dianggap memberikan kontribusi atas konflik PPP dan Partai Golkar serta dinilai kontroversial terhadap pemberian remisi kepada koruptor.
"Pemberitaan negatif kepada Menteri Hukum dan HAM sebesar 6,7 persen," kata Heri dalam diskusi publik bertajuk Kinerja dan Komunikasi Menteri Jokowi: Publik Tahu atau Tidak? di Gren Hotel Alia, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 11 Mei kemarin.
medcom.id, Jakarta: Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tak ambil pusing soal hasil survei yang menyebut relatif banyaknya pemberitaan negatif menyangkut dirinya. Yasonna sadar pemberitaan negatif media itu karena kisruh Partai Golkar dan PPP.
"Karena soal Golkar pastilah banyak ininya (negatif), PPP, sudah pastilah itu," kata Yasonna di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2015).
Banyak pemberitaan media yang menilai putusan Yasonna terkait kisruh dua partai tersebut tak teliti. Itu tampak dari perseturuan internal di dua partai itu yang hingga kini belum tuntas. Di sisi lain, Yasonna
keukeuh putusannya diterbitkan sesuai prosedur dan mengacu pada aturan.
Biasanya, kata dia, pemberitaan negatif hanya pada judul. Isi pemberitaan justru kadang kontradiktif dengan judul.
"Setelah diteliti kan judulnya bombastis, kontennya tidak, judulnya Menteri Hukum dan Ham tidak fair, tapi di dalam? Harus dilihat isinya, judul bisa bombastis isi belum tentu," tandas Yasonna.
Yasonna tak terpengaruh dengan hasil survei itu. Dalam menyelesaikan konflik, kata dia, yang paling berbahaya adalah tidak memutuskan. Putusan, lanjut Yasonna, pasti tak memuaskan seluruh pihak.
"Ini memang tidak memuaskan orang-orang, untuk partainya secara hukum bisa ikut pilkada kan, keputusan saya bukan untuk individu, tapi untuk golkar, ada perbedaan pendapat, itu pasti. Kita harapkan lah, damai saja," kata Yasonna.
Sebelumnya, Political Communication Institute (PolcoMM Institute) mencatat Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly berkinerja paling negatif dalam bingkai media massa selama enam bulan Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Menurut Direktur Eksekutif PolcoMM Institute Heri Budianto, Yasonna dianggap memberikan kontribusi atas konflik PPP dan Partai Golkar serta dinilai kontroversial terhadap pemberian remisi kepada koruptor.
"Pemberitaan negatif kepada Menteri Hukum dan HAM sebesar 6,7 persen," kata Heri dalam diskusi publik bertajuk Kinerja dan Komunikasi Menteri Jokowi: Publik Tahu atau Tidak? di Gren Hotel Alia, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 11 Mei kemarin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
