medcom.id, Bogor: Ketua MPR Zulkifli Hasan tak setuju dengan wacana peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) calon tunggal. Ia menawarkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.
"Saya enggak setuju (perppu), ya disempurnakan undang-undangnya," kata Zulkifli di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/8/2015).
Menurutnya, pilkada serentak merupakan tanggung jawab partai politik, bukan beban kepala negara. Ia menegaskan, perppu calon tunggal bukanlah alternatif terakhir.
"Pilkada tanggung jawab parpol. Yang usung kan parpol. Saya enggak setuju tanggung jawab itu dilimpahkan kepada presiden. Kalau besok-besok ada apa-apa masak keluarin perppu, genting dan memaksanya dimana?" beber dia.
Ketua Umum PAN itu datang ke Istana Bogor untuk menghadiri rapat membahas calon tunggal pilkada serentak. Jokowi juga mengundang Ketua DPR Setya Novanto dan seluruh perwakilan partai politik.
"Iya rapat pilkada serentak. Tapi ini konsultasi dulu tentang persiapan sidang taunan DPR, MPR, dan DPD," tandas dia.
Presiden Jokowi sebelumnya sudah mengumpulkan Ketua KPU Husni Kamil Manik, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua Bawaslu Muhammad dan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie untuk membahas kemungkinan perppu calon tunggal bagi tujuh daerah yang hanya memiliki calon tunggal dalam pilkada serentak.
"Akan dibahas untuk menentukan apakah perlu Perppu atau tidak. Nanti sore," ujar Jokowi seusai melaunching 'Teras BRI Kapal' di Pelabuhan Kaliadem, Muara Karang, Jakarta.
Adapun 7 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah. Yaitu, Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, Kabupaten Blitar di Jawa Timur, Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat, Kota Samarinda di Kalimantan Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur.
medcom.id, Bogor: Ketua MPR Zulkifli Hasan tak setuju dengan wacana peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) calon tunggal. Ia menawarkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.
"Saya enggak setuju (perppu), ya disempurnakan undang-undangnya," kata Zulkifli di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/8/2015).
Menurutnya, pilkada serentak merupakan tanggung jawab partai politik, bukan beban kepala negara. Ia menegaskan, perppu calon tunggal bukanlah alternatif terakhir.
"Pilkada tanggung jawab parpol. Yang usung kan parpol. Saya enggak setuju tanggung jawab itu dilimpahkan kepada presiden. Kalau besok-besok ada apa-apa masak keluarin perppu, genting dan memaksanya dimana?" beber dia.
Ketua Umum PAN itu datang ke Istana Bogor untuk menghadiri rapat membahas calon tunggal pilkada serentak. Jokowi juga mengundang Ketua DPR Setya Novanto dan seluruh perwakilan partai politik.
"Iya rapat pilkada serentak. Tapi ini konsultasi dulu tentang persiapan sidang taunan DPR, MPR, dan DPD," tandas dia.
Presiden Jokowi sebelumnya sudah mengumpulkan Ketua KPU Husni Kamil Manik, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua Bawaslu Muhammad dan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie untuk membahas kemungkinan perppu calon tunggal bagi tujuh daerah yang hanya memiliki calon tunggal dalam pilkada serentak.
"Akan dibahas untuk menentukan apakah perlu Perppu atau tidak. Nanti sore," ujar Jokowi seusai melaunching 'Teras BRI Kapal' di Pelabuhan Kaliadem, Muara Karang, Jakarta.
Adapun 7 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah. Yaitu, Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, Kabupaten Blitar di Jawa Timur, Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat, Kota Samarinda di Kalimantan Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
