Menteri PANRB Kunjungi 10 Kantor Pelayanan Publik Pekanbaru

medcom.id, Pekanbaru: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi melakukan kunjungan kerja ke kota Pekanbaru, Riau. Sejak Senin (16/3) hingga hari ini (17/3) ada lebih dari 10 tempat pelayanan publik yang ditinjau. Kunjungan pertama Yuddy dilakukan pada Senin (16/3) lalu. Didampingi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, M Yusuf Ateh dan Staf Khusus Bidang Komunikasi, Sosial dan Politik, M. Fariza Y I, mereka langsung disambut oleh Plt. Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dan Kapolda Riau, Dolly. Tempat pertama yang dikunjungi Yuddy yaitu kantor Gubernur Riau. Dia menyaksikan penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Polda Riau. "Pak Presiden tentunya akan sangat bangga jika bisa menghadiri penandatanganan MoU antara pemerintah daerah dengan penegak hukum. Karena ini tentu ini bukan hanya mengenai performa tetapi sebagai bukti bahwa kita dalam bekerja harus menanggalkan ego sektoral," kata Yuddy. Menurut Yuddy, misi pembangunan nasional ke depan cukup berat dengan tantangan serta harapan yang besar dari masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama antar kementerian dan lembaga, harus saling mendukung dan bergotong royong. Dalam kesempatan itu, Yuddy juga mengingatkan pentingnya revolusi mental dalam reformasi birokrasi. Karena hal tersebut merupakan komitmen, sikap, serta kehendak aparatur sipil untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan profesional melalui peran aparatur sipil yang berintegritas. "Kembalikan budaya kerja, kedisiplinan dan untuk menjadi abdi negara yang sebaik-baiknya. Kita sebagai abdi pemerintahan dan abdi masyarakat memiliki kewajiban menjunjung tinggi hukum serta mengabdikan diri secara penuh kepada pelayanan masyarakat," kata Yuddy. Dia berpesan agar aparatur sipil negara tidak boleh mengecewakan dan menyakiti hati rakyat. "Kita tidak boleh tembang pilih, harus transparan, serta berikan kemudahan dan berorientasi pada kepentingan bersama. Contohnya izin kegiatan usaha dan ekonomi tidak boleh dipersulit," kata Yuddy. Usai berdialog bersama ASN di kantor Gubernur, Yuddy langsung melanjutkan kunjungan kerja. Kali ini tempat yang menjadi sasaran blusukan Yuddy yaitu kantor Badan Perijinan Pelayanan Terpadu (BP2T). Yuddy ditunjukkan jenis pelayanan yang diberikan di kantor tersebut. Selain itu, dia juga berdialog dengan ASN serta orang-orang yang datang untuk meminta ijin melakukan riset. "Sudah berapa lama kerja di sini? Senang kerja di sini?" kata Yuddy kepada salah seorang ASN. "Sudah masuk bulan ke delapan. Alhamdulillah senang (kerja) di sini," kata ASN tersebut. Yuddy mengaku senang dengan pelayanan yang ada di kantor BP2T. Karena memberikan keterangan yang jelas mengenai jenis pelayanan, waktu pelayanan serta harga yang harus dikeluarkan. "Kalau untuk transparansi di sini sudah lumayan jelas, cuma kalau misalnya ijin yang diberikan gratis maka ditulis gratis," kata Yuddy. Blusukan Yuddy selanjutnya yaitu kantor Polda Riau. Di sana dia sempat meninjau sejumlah tempat pelayanan publik seperti tempat untuk memperpanjang STNK. Yuddy mengaku heran karena tempat pelayanan yang harusnya tutup pukul 16.00 WIB namun sudah sangat sepi pada pukul 15.20 WIB. "Ini pada kemana? Memangnya selalu sepi seperti ini?" tanya Yuddy kepada Polda Riau, Dolly Bambang Hermawan. "Kalau di sini memang pelayanannya sedikit, dalam sehari kita hanya melayani sekitar 60 pembuatan STNK," kata Dolly. Namun, yang membuat Yuddy kagum yaitu adanya hasil Quickwin yang menjadi target Polda Riau. Hasil itu terpampang dengan jelas di depan loby kantor Polda. Kantor Samsat Riau dan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pekanbaru juga tidak luput dalam kunjungan Yuddy. Disambut oleh para kepala kantor Dinas, Yuddy ditunjukkan berbagai macam inovasi serta kondisi di kantor tersebut. Salah satu inovasinya yaitu saat ingin memperoleh informasi mengenai pembuatan izin di kantor Samsat, masyarakat bisa memanfaatkan komputer meja yang ada di depan pintu masuk. Yuddy meminta agar semua aparatur sipil negara bisa melayani masyarakat. Dia berpesan agar dalam melayani harus selalu ramah, meskipun dalam kondisi capai karena banyaknya masyarakat. "Dalam memberikan pelayanan kita harus selalu tersenyum, meskipun kita dalam kondisi capai karena melayani banyak orang tetapi kita harus tetap senyum," kata Yuddy. Hari kedua Menteri PANRB di Riau juga diwarnai dengan aksi blusukan. Blusukan pertama dimulai di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Saat tiba, dia langsung disajikan dengan pemandangan meja yang bertumbuh di lantai dasar kantor. Tidak hanya itu, di dinding-dinding kantor juga terlihat kotor. "Kantornya harus segera dibersihkan agar tidak seperti di goa hiro. Karena kalau dari depan terlihat bagus tetapi begitu ke dalamnya gelap itu tidak enak sekali," kata Yuddy. Kemudian, Yuddy melanjutkan blusukan ke kantor Walikota Pekanbaru dan kantor Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal. Di sana dia meminta agar penerangan di kantor tersebut ditingkatkan. Karena begitu tiba, dia merasa ruangan di tempat itu nampak temaram. "Kalau dari sisi sistemnya, pelayanannya, materi-materi perizinan, transparansinya, waktunya, ketersediaan biayanya, semuanya sudah cukup baik cuma sedikit gelap karena mungkin kurang listrik. Kita ini terlalu boros di sisi lain kita belum memiliki instalasi listrik yang memadai. Caranya yaitu kita harus hemat listrik, jadi di tempat yang tidak perlu listriknya kita kurangi sedangkan kalau kantor perijinan seperti ini listriknya harus lebih terang," kata Yuddy. Kantor Pertanahan Pekanbaru juga turut menjadi tempat blusukan Yuddy. Setibanya di kantor ini, Yuddy langsung berdialog dengan warga masyarakat yang tengah mengantri. "Ada keluhan tidak untuk pelayanan di sini?" sergah Menteri. "Ada pak. Saya sudah mengantri tiga jam untuk mengurus setifikat, dan sudah tiga kali datang ke sini tetapi belum selesai," kata Simake, warga kota Pekanbaru. Sementara Hendri, salah satu pendaftar yang ingin membuat sertifikat tanah mengaku sudah mengurus pembuatan sertifikat selama satu tahun. "Mengurus  sertifikat hampir  satu tahun dari SKJR untuk menjadi sertifikat. Saya selalu datang seminggu sekali untuk mengecek statusnya," kata Hendri. Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Kepala BPN Pekanbaru Umar Fathoni mengatakan akan segera melakukan peningkatan pelayanan. Menurutnya, jika tanah yang mau dibuat sertifikat tidak bermasalah maka BPN tidak akan pernah mempersulitnya. "Ada beberapa yang ditanyakan Pak menteri terhadap proses pembuatan sertifikat yang lama-lama itu, namun setelah dicek tidak seperti apa yang diungkapkan oleh masyarakat. Bagi BPN, prinsipnya yaitu jika tahan yang mau dibuat sertifikat tidak bermasalah maka kami tidak akan pernah menahannya," kata Umar. Dia mengatakan, selama ini pelayanan yang ada di BPN sudah sangat transparan dan akuntabel. Semua informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sudah ada di web BPN dan juga terpasang di papan pengumuman BPN. "Untuk sistem umum kami sudah terintegrasi karena sudah menggunakan internet jadi lebih akuntabel dan transparan," kata Umar. Kemudian, Yuddy juga mengunjungi RSUD Arifin Achmad, kantor crisis center Pekan Baru dan kantor BKN Pekanbaru. Tidak lupa juga, usai melakukan peninjauan Yuddy memberikan banner yang memuat mengenai informasi pengaduan. Dia meminta agar semua masyarakat mau mengadukan pelayanan publik yang ada di daerah. "Banner ini sebagai bukti kalau kantor ini sudah pernah dikunjungi oleh Menteri PANRB. Jika ada keluhan, saran, kritik dan hal-hal yang bisa mengembangkan pelayanan publik maka bisa diadukan ke nomor yang sudah disediakan di banner ini," kata Yuddy.