medcom.id, Jakarta: Peneliti Indonesia Corruption Watch Donal Fariz menyebut, masyarakat harus menerima makin menjamurnya dinasti politik. Hal itu sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang 'menghalalkan' dinasti politik.
"Masyarakat harus siap menerima konsekuensi akibat putusan MK ini. Mereka harus siap dipimpin oleh elit-elit yang memiliki ikatan pernikahan ataupun persaudaraan dengan petahana," kata Donal saat dihubungi, Rabu (8/7/2015).
Putusan MK, kata Donal, sudah menghidupkan kembali semangat dinasti berkuasa. Padahal sebelumnya, banyak politikus mulai legowo politik dinasti dihalangi.
"Aneh bin ajaib ketika politisi sudah legowo berikan batasan pada petahana dan keluarga yang punya konflik kepentingan untuk maju dalam Pilkada tetapi tidak ditanggap postif oleh MK," sebut Donal.
Keputusan MK yang membatalkan UU yang membatasi terjadinya konflik kepentingan antara petahana dan keluarganya ini akan semakin menumbuhsuburkan terjadinya politik dinasti di Indonesia. Ia mengatakan belum melakukan studi komparasi dengan negara lain terkait hal ini. Namun, kondisi ini tentu tidak baik bagi iklim demokrasi di Indonesia.
"Beberapa daerah tertentu berpotensi dipimpin oleh suatu dinasti," tegas Donal.
Kemarin, Mahkamah Konstitusi (MK) membolehkan siapa saja yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan kepala daerah untuk mencalonkan diri dalam Pilkada.
Dalam putusannya terkait pengujian Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terkait syarat yang melarang bakal calon kepala daerah memiliki hubungan darah/perkawinan dengan petahana, majelis hakim konstitusi menilai pasal itu bertentangan dengan Pasal 28 i ayat 2 UUD 1945.
medcom.id, Jakarta: Peneliti Indonesia Corruption Watch Donal Fariz menyebut, masyarakat harus menerima makin
menjamurnya dinasti politik. Hal itu sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang 'menghalalkan' dinasti politik.
"Masyarakat harus siap menerima konsekuensi akibat putusan MK ini. Mereka harus siap dipimpin oleh elit-elit yang memiliki ikatan pernikahan ataupun persaudaraan dengan petahana," kata Donal saat dihubungi, Rabu (8/7/2015).
Putusan MK, kata Donal, sudah menghidupkan kembali semangat dinasti berkuasa. Padahal sebelumnya, banyak politikus mulai legowo politik dinasti dihalangi.
"Aneh bin ajaib ketika politisi sudah legowo berikan batasan pada petahana dan keluarga yang punya konflik kepentingan untuk maju dalam Pilkada tetapi tidak ditanggap postif oleh MK," sebut Donal.
Keputusan MK yang membatalkan UU yang membatasi terjadinya konflik kepentingan antara petahana dan keluarganya ini akan semakin menumbuhsuburkan terjadinya politik dinasti di Indonesia. Ia mengatakan belum melakukan studi komparasi dengan negara lain terkait hal ini. Namun, kondisi ini tentu tidak baik bagi iklim demokrasi di Indonesia.
"Beberapa daerah tertentu berpotensi dipimpin oleh suatu dinasti," tegas Donal.
Kemarin, Mahkamah Konstitusi (MK) membolehkan siapa saja yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan kepala daerah untuk mencalonkan diri dalam Pilkada.
Dalam putusannya terkait pengujian Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terkait syarat yang melarang bakal calon kepala daerah memiliki hubungan darah/perkawinan dengan petahana, majelis hakim konstitusi menilai pasal itu bertentangan dengan Pasal 28 i ayat 2 UUD 1945.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TII)
