medcom.id, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan sulit menyelesaikan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tahun 2015. Pakar Hukum Tata Negara, Saldi Isra memprediksi, Pilkada serentak akan molor sampai tahun 2016.
"Melihat waktu, sulit untuk selesai tahun ini dari rentang waktu yang tersedia. Dan saya bayangkan memang terjadi tahun 2016," kata Saldi di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2015).
KPU memang merencanakan Pilkada serentak secara nasional pada pertengahan tahun 2015. Selain itu, KPU mengagendakan akan menjalankan 204 Pilkada yang termasuk tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.
Saldi mengaku, dirinya tadi mendatangi KPU untuk membahas perihal waktu yang dimiliki KPU untuk melaksanakan Pilkada serentak. Menurut Saldi KPU jangan melakukan Pilkada serentak secara nasional, melainkan per daerah dengan cakupan yang lebih sempit.
"Saya berpandangan bahwa harusnya serentaknya itu tidak serentak secara nasional. Kalau itu, kita harus hitung daerah-daerah yang jaraknya serentak (waktunya) habis," imbuh Saldi.
Sebelumnya, pada Pilkada serentak ini KPU akan menggunakan aplikasi Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) adalah aplikasi online yang dibuat membantu petugas di KPU Kabupaten dalam melakukan pengolahan data pemilihnya secara lebih mudah, cepat dan tepat. Sistem ini akan mempermudah dalam mengkoordinasikan jadwal dan tahapan dalam pelaksanaan Pilkada secara serentak.
medcom.id, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan sulit menyelesaikan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tahun 2015. Pakar Hukum Tata Negara, Saldi Isra memprediksi, Pilkada serentak akan molor sampai tahun 2016.
"Melihat waktu, sulit untuk selesai tahun ini dari rentang waktu yang tersedia. Dan saya bayangkan memang terjadi tahun 2016," kata Saldi di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2015).
KPU memang merencanakan Pilkada serentak secara nasional pada pertengahan tahun 2015. Selain itu, KPU mengagendakan akan menjalankan 204 Pilkada yang termasuk tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.
Saldi mengaku, dirinya tadi mendatangi KPU untuk membahas perihal waktu yang dimiliki KPU untuk melaksanakan Pilkada serentak. Menurut Saldi KPU jangan melakukan Pilkada serentak secara nasional, melainkan per daerah dengan cakupan yang lebih sempit.
"Saya berpandangan bahwa harusnya serentaknya itu tidak serentak secara nasional. Kalau itu, kita harus hitung daerah-daerah yang jaraknya serentak (waktunya) habis," imbuh Saldi.
Sebelumnya, pada Pilkada serentak ini KPU akan menggunakan aplikasi Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) adalah aplikasi online yang dibuat membantu petugas di KPU Kabupaten dalam melakukan pengolahan data pemilihnya secara lebih mudah, cepat dan tepat. Sistem ini akan mempermudah dalam mengkoordinasikan jadwal dan tahapan dalam pelaksanaan Pilkada secara serentak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
