medcom.id, Jakarta: Ombudsman mencatat ada empat tempat yang paling banyak terjadi pungutan liar (Pungli). Tempat-tempat itu terdiri dari lembaga pemasyarakatan, kantor Imigrasi, tempat pembuatan SIM dan penindakan tilang.
Anggota Komisi III Aboe Bakar Alhabsyi mengaku terkejut dengan temuan Ombudsman terkait maraknya pungli di empat lokasi tersebut. Pasalnya, tempat itu merupakan mitra Komisi III, yakni Kementerian Hukum dan HAM serta Polri.
"Ada empat yang marak pungli, ternyata mitra kita semua. Pertama lapas, kedua imigrasi, ketiga SIM dan keempat tilang," kata Aboe dalam diskusi dengan topik 'Pungli, Retorika dan Realitas' di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (15/10/2016).
Komisioner Ombudsman La Ode Ida mengatakan, pungli sebenarnya jika ditarik ke bawah merupakan budaya terima kasih. Namun, disalahgunakan oleh birokrat dengan memaksa masyarakat.
Menurut Laode menghilangkan pungli sangat mudah. Caranya, dengan memberikan kemudahan pelayanan publik. Contohnya dalam pengurusan KTP, publik harus diberikan kepastian waktu, kepastian biaya serta syarat terpenuhi.
"Kalau ini dilakukan tidak ada pungli," kata dia.
11 Oktober, kepolisian menangkap tangan tiga pegawai negeri sipil dari Kementerian Perhubungan yang diduga melakukan pungutan liar (Pungli). Tiga PNS itu, yakni ES, ditangkap di lantai 1, MZ ditangkap di lantai 12, dan AR dibekuk di lantai 6. Dari MZ, polisi menyita uang diduga hasil pungutan liar sebanyak Rp60 juta.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/GNGyvrdk" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Ombudsman mencatat ada empat tempat yang paling banyak terjadi pungutan liar (Pungli). Tempat-tempat itu terdiri dari lembaga pemasyarakatan, kantor Imigrasi, tempat pembuatan SIM dan penindakan tilang.
Anggota Komisi III Aboe Bakar Alhabsyi mengaku terkejut dengan temuan Ombudsman terkait maraknya pungli di empat lokasi tersebut. Pasalnya, tempat itu merupakan mitra Komisi III, yakni Kementerian Hukum dan HAM serta Polri.
"Ada empat yang marak pungli, ternyata mitra kita semua. Pertama lapas, kedua imigrasi, ketiga SIM dan keempat tilang," kata Aboe dalam diskusi dengan topik 'Pungli, Retorika dan Realitas' di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (15/10/2016).
Komisioner Ombudsman La Ode Ida mengatakan, pungli sebenarnya jika ditarik ke bawah merupakan budaya terima kasih. Namun, disalahgunakan oleh birokrat dengan memaksa masyarakat.
Menurut Laode menghilangkan pungli sangat mudah. Caranya, dengan memberikan kemudahan pelayanan publik. Contohnya dalam pengurusan KTP, publik harus diberikan kepastian waktu, kepastian biaya serta syarat terpenuhi.
"Kalau ini dilakukan tidak ada pungli," kata dia.
11 Oktober, kepolisian menangkap tangan tiga pegawai negeri sipil dari Kementerian Perhubungan yang diduga melakukan pungutan liar (Pungli). Tiga PNS itu, yakni ES, ditangkap di lantai 1, MZ ditangkap di lantai 12, dan AR dibekuk di lantai 6. Dari MZ, polisi menyita uang diduga hasil pungutan liar sebanyak Rp60 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)
