Presiden Dinilai Perlu Tata Ulang Kabinet Kerja

medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo dinilai perlu menata ulang kabinet kerja. Hal ini tak lepas dari isu reshuffle kabinet yang kembali mencuat ke permukaan pada awal tahun 2017. Pengamat dari Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, saat ini banyak partai politik di dalam kabinet yang tidak jelas posisinya, apakah benar mendukung pemerintah atau tidak. Bahkan, kadang parpol dalam kabinet masih juga 'menyerang' Jokowi. "Presiden perlu menata kabinetnya. Saat ini tidak jelas, yang kawan mana, yang lawan mana. Yang kawan sendiri kadang jadi lawan, yang lawan malah jadi kawan," ungkap Ray dalam sebuah diskusi di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Senin (9/1/2016). Jikalau reshuffle benar-benar dilakukan, Ray memprediksi ada dua partai yang akan didepak, yakni PAN dan PPP. Sementara, jika Partai Gerindra masuk, ia menilai koalisi pemerintahan akan lebih kuat. Ia menyebut, Gerindra sebetulnya memiliki potensi masuk dalam kabinet. Alasannya, yakni soal intensitas pertemuan antara Jokowi dan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, khususnya menjelang dan sesudah aksi bela Islam 4 November. Jokowi, lanjutnya, sangat membutuhkan suara dari Gerindra dalam rangka memperkuat dukungan. Pasalnya, ia melihat, jumlah suara Gerindra cukup memengaruhi bagi stabilitas pemerintahan Jokowi.  "Jadi dia bisa menekan oposisi dan memperkuat basis dukungan politiknya kalau Gerindra masuk," ungkap dia. Gerindra juga disebut bakal mendapat dua keuntungan jika masuk dalam kabinet. Pertama, yakni Gerindra dapat meminta jatah menteri, dan kedua yakni, masuk dalam kabinet pemerintahan merupakan yang pertama bagi Gerindra dalam sejarah reformasi. "Karena setahu saya, partai yang belum menikmati kekuasaan atau masuk dalam wilayah kekuasaan hanya Gerindra," tutur dia. Kendati begitu, Ray menyebut perlunya penataan ulang komposisi kekuasaan. Jangan sampai, semua partai-partai kuat menumpuk semua dalam pemerintahan.   Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono mengaku mendapat kabar dari orang dekat Presiden Jokowi bahwa Gerindra akan ditawari empat pos kementerian. Empat pos tersebut yaitu Menko Polhukam, Menteri Pertanian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kepala Staf Kepresidenan. "Saya sudah dapat info A1 dari orang dekat Pak Joko Widodo, bahwa Gerindra di tawarkan empat posisi di pemerintahan yaitu Menkopolkam, Mentan, Menaker dan Kepala KSP," kata Arief, Selasa 3 Januari. Namun, ucapan Arif langsung dibantah oleh Prabowo. Gerindra kata dia, siap membantu meski tak dalam pemerintahan. "Enggak ada tuh belum, dan saya sudah bilang bagi kita yang penting kalau negara dalam keadaan susah, Gerindra pasti akan membantu Pemerintah," kata Prabowo.